Surabaya (ANTARA News) - DPRD Kota Surabaya mendesak pemerintah pusat menjamin ketersediaan pasokan gas elpiji kemasan tiga kilogram."Kami akan membuat kesepakatan bersama Pertamina dan Pemkot Surabaya, kemudian kami kirim ke pusat," kata Ketua DPRD Surabaya H Musyafak Rouf di Surabaya, Jumat.Usai mengikuti Istighotsah Kubro PC Muslimat NU Surabaya yang dihadiri 700 pengurus Muslimat NU se-Surabaya, ia mengatakan konversi itu merugikan rakyat."Itu karena minyak tanah sudah diambil pemerintah dari rakyat, tapi pasokan gas justru terganggu karena kebijakan gas banyak untuk luar negeri," katanya.Menurut Ketua DPC PKB Surabaya itu, pihaknya sudah tiga kali memanggil Pertamina untuk menanyakan kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji, tapi selalu dijawab sebagai kebijakan pusat."Karena itu, kami akan mengajak Pertamina dan Pemkot Surabaya untuk membuat kesepakatan bersama dan didesakkan ke pemerintah pusat," katanya. Intinya, katanya, pemerintah pusat harus bertanggungjawab menjamin ketersediaan pasokan gas elpiji bila memang serius dengan kebijakan konversi. "Kalau tidak siap ya kembalikan ke minyak tanah, tapi kalau sudah siap ya harus bertanggungjawab. Jangan seperti sekarang, minyak tanah sudah nggak ada, tapi gas elpiji justru langka dan mahal," katanya. Ia menegaskan bahwa pemerintah jangan sampai mengorbankan rakyat untuk antre gas elpiji kemasan tiga kilogram, karena Indonesia sudah merdeka. "Masak, merdeka kok harus antre gas elpiji. Jangan sampai gas elpiji tiga kilogram yang disubsidi menjadi langka karena pemakai elpiji kemasan 12 dan 50 kilogram memborong kemasan 3 kilogram akibat harga kemasan 12 dan 50 kilogram naik," katanya. Dalam Istighotsah Kubro yang digelar Muslimat NU Surabaya secara rutin pada setiap Jumat Wage itu tampak hadir pula Wakil Ketua Dewan Syuro DPC PKB Surabaya pro-Muhaimin Iskandar, KH Ni`am Ridlwan.***8***(T.E011/B/B007/B007) 29-08-2008 19:56:23NNNN
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
