Jakarta (ANTARA News) - Rekomendasi dari Kelompok Pakar (Eminent Persons Group/EPG) Indonesia dan Malaysia tidak akan mempengaruhi politik luar negeri pemerintah Indonesia dan Malaysia."Hasil pertemuan ini tidak akan mempengaruhi kebijakan luar negeri karena kita tidak membahas hal-hal yang sudah dibahas pemerintah," kata perwakilan EPG dari Indonesia Musni Umar, sesuai pertemuan perdana EPG Indonesia dan Malaysia di Jakarta, Jumat.Ia mengatakan, sesuatu yang telah dibahas pemerintah tidak akan menjadi prioritas EPG karena tidak ada masalah antar pemerintah kedua negara."Yang jadi prioritas EPG adalah bagaimana antar-masyarakat bisa saling memahami, mendekatkan antar masyarakat, yang ada masalah antar masyarakat jadi itu yang akan didekatkan," katanya. Sementara itu perwakilan EPG dari Indonesia yang juga sejarawan Des Alwi mengatakan bahwa EPG lebih dituntut untuk menyelesaikan isu-isu sosial yang ada di masyarakat. Sebelumnya, Ketua EPG Indonesia Try Sutrisno, yang juga mantan Wakil Presiden menjelaskan, melalui pembicaraan informal EPG Indonesia-Malaysia, diharapkan hubungan masyarakat kedua negara semakin erat dan isu-isu sensitif dapat dibahas, yang hasilnya akan disampaikan kepada pemerintah masing-masing. Pada pertemuan tahunan kedua negara, lanjut dia, masukan-masukan dari EPG selanjutnya dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peningkatan hubungan kedua negara. Try mengatakan, diharapkan dari hasil pertemuan EPG Indonesia-Malaysia itu dapat menghasilkan sejumlah program aksi, berupa "Program Kontak Antar-Masyarakat", antara lain tinjauan kesejarahan kedua negara, dan menjembatani jurang persepsi antar generasi melalui dialog antar pakar budaya dan sejarah, dialog antara organisasi mahasiswa, dan dialog antar organisasi pemuda. Sedangkan untuk program mengenai isu pencitraan di media massa kedua negara dilakukan melalui kegiatan dialog antar media, katanya. Pertemuan EPG Indonesia-Malaysia itu dihadiri oleh tujuh anggota EPG Indonesia yaitu Try Sutrisno, Ali Alatas, Quraish Shihab, Des Alwi, Musni Umar, Pudentia MPSS, dan Wahyuni Bahar. Sedangkan dari Malaysia hadir tujuh anggotanya, yaitu Tun Musa Hitam, Tan Sri Dato Seri Mohd Zahidi Haji Zainuddin, Tan Sri Khoo Kay Kim, Tan Sri Abdul Halim Ali, Tan Sri Amar Haji Hamid Bugo, Datuk Syed Ali Tawfik Al-Attas, dan Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Kitingan. EPG RI-Malaysia diresmikan pada 7 Juli 2008, yang merupakan realisasi dari hasil pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi di Putrajaya, Malaysia, pada 11 Januari 2008, yang menyepakati perlunya pembentukan EPG yang beranggotakan tujuh orang dari masing-masing negara. Dalam pertemuan informal EPG disepakati bahwa isu-isu prioritas yang akan dibahas oleh EPG adalah peningkatan hubungan antara masyarakat kedua negara (people-to-people), "misperception", kurangnya dipahami sejarah oleh generasi muda dan sebagainya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
