Jakarta (ANTARA News) - DPR RI pada Jumat (29/8) tepat berusia 63 tahun dan peringatan hari jadinya dilakukan secara sederhana di tengah sorotan tajam publik terkait adanya sejumlah kasus yang melibatkan anggota DPR.Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat, menandai peringatan HUT ke-63 DPR. Rapat Paripurna dilaksanakan dengan agenda tunggal pidato Ketua DPR.Sejumlah kasus yang melibatkan anggota DPR belakangan ini mencul dan menjadi perhatian publik. Kasus aliran dana Rp100 miliar dari Bank Indonesia (BI) sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, kasus dugaan suap alih fungsi lahan di Pulau Bintan (Kepri) juga sedang diproses Pengadilan Tipikor.Begitu juga kasus alih fungsi lahan untuk Pelabuhan Tanjung Api-api (Sumsel) juga sedang ditangani KPK. Kasus pengadaan pemadam kebakaran baru saja diputus Pengadilan Tipikor terhadap terdakwa yang juga anggota DPR. Ketika kasus-kasus itu sedang begulir di KPK dan Pengadilan Tipikor, kasus pelecehan seks yang melibatkan seorang anggota DPR diputus oleh Badan Kehormatan (BK) DPR dengan rekomendasi pemecatan. Agung dalam pidatonya mengakui, DPR sedang mendapat sorotan dari publik. Di era keterbukaan, kritik dan penilaian masyarakat itu sebagai kecintaan kepada DPR. DPR, katanya, telah membentuk BK untuk menjaga citranya dan meminimalkan terjadinya kasus penyimpangan. "Kita masih menunggu proses hukum yang sedang dilakukan KPK terhadap sejumlah anggota DPR. Biarlah proses hukum itu tetap berjalan, namun Dewan juga mengharapkan penegak hukum yang menangani kasus tersebut dapat menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah," katanya. Agung menyatakan, "Kita semua berkeinginan agar kasus-kasus tersebut jangan sampai menyebabkan terjadinya krisis legitimasi terhadap lembaga DPR". Ketua DPR berharap, citra dan legitimasi DPR dapat tetap terjaga melalui optimaliasi pelaksanaan tugas di tengah masa kampanye Pemilu 2009, dalam kaitan ini kampanye hitam (black campaign) harus dihindari. "Kita berharap pula, Pemilu 2009 dapat melahirkan DPR yang dipercaya rakyat, memiliki `greget` dalam mengemban amanat konstitusi," kata Agung.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
