Jakarta (ANTARA News) - Rencana pemerintah membentuk tim renegosiasi kontrak penjualan gas alam cair (LNG) Blok Tangguh, Papua, ke China diharapkan dapat terealisasi pada Oktober 2008, sehingga segera efektif bekerja dan memperbaiki kontrak yang selama ini dianggap banyak pihak merugikan sebelum pengiriman perdana pada tahun depan. "itu kita harapkan sudah efektif Oktober ini," kata Meneg PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, seusai shalat Jumat di Gedung Bappenas, Jakarta. Menurut Paskah, tim akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian yang saat ini dirangkap oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dengan salah satu anggota Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro. Dalam perhitungan sementara pemerintah, potensi kerugian negara dari kontrak penjualan gas alam cair Tangguh mencapai sekitar Rp750 triliun atau sekitar 75 miliar dolar AS. "Itu mungkin disahkan dengan Perpres," katanya Penjualan LNG blok Tangguh ke China yang ditandatangani pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri mengundang polemik, karena ternyata dijual sangat murah, bahkan jika dibandingkan dengan harga jual gas elpiji bersubsidi dengan ukuran 3 kg, dan gas elpiji non subsidi yaitu 12 kg. Berdasarkan kesepakatan, harga jual LNG blok Tangguh dikaitkan ke harga minyak dunia maksimal 38 dolar AS per barel, padahal harga minyak dunia saat ini melebihi angkan 110 dolar AS per barel. Sebelumnya, Pengamat Perminyakan, Kurtubi, menyarankan agar pemerintah membatalkan kontrak tersebut, meski harus membayar penalti sebesar 300 juta dolar AS. "Daripada merugi miliaran rupiah selama 25 tahun ke depan," katanya. (*)
Copyright © ANTARA 2008
