Pemerintah harus bisa menemukan instrumen yang mampu meningkatkan jumlah produksi kapal dalam negeri berbendera IndonesiaJakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Irwan mendorong agar semakin banyak kapal produksi dalam negeri yang digunakan di kawasan perairan Nusantara karena saat ini dinilai justru kapal asing yang lebih banyak digunakan untuk aktivitas ekspor-impor.
"Pemerintah harus bisa menemukan instrumen yang mampu meningkatkan jumlah produksi kapal dalam negeri berbendera Indonesia," kata Irwan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Menurut dia, sejumlah langkah kebijakan harus digunakan dalam rangka mendorong peningkatan produksi kapal berbendera Indonesia sehingga reformasi angkutan laut juga harus diprioritaskan pemerintah.
Baca juga: Kemenhub segera hentikan monopoli tol laut
Politisi Partai Demokrat itu mencontohkan, salah satu instrumen yang bisa digunakan misalnya dengan mengeluarkan kebijakan yang memutuskan bahwa bea masuk ditanggung pemerintah untuk bahan baku pembuatan kapal berbendera Indonesia.
Untuk itu, ujar dia, dukungan bagi industri pembuatan kapal baru maupun jasa perbaikan dan perawatan kapal berbendera Indonesia sangat diperlukan.
Ia berpendapat bahwa permasalahan terkait bea masuk bahan baku dari luar untuk pembuatan kapal masih terjadi sehingga dari sisi harga, produk kapal dalam negeri lebih tinggi daripada kapal impor.
Hal tersebut, lanjutnya, berimbas kepada tingginya pilihan mengimpor produk kapal daripada membangun kapal berbendera Indonesia.
"Jumlah kapal berbendera asing akan menurun penggunaannya saat jumlah produksi kapal berbendera Indonesia meningkat. Defisit angkutan laut yang disebabkan oleh banyaknya kapal asing yang beroperasi dalam ekspor impor dapat ditekan," ucapnya.
Terkait dengan angkutan laut, sebelumnya Kementerian Perhubungan menyatakan akan segera menghentikan monopoli tol laut yang terjadi di sejumlah daerah dengan menggandeng perusahaan aplikasi jasa transportasi Gojek.
"Monopoli itu terjadi di dua kabupaten ternyata dan itu terjadi terutama di Saumlaki, Kepulauan Tanimbar, Maluku," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mengunjungi proyek stasiun bandara di Bandara Adi Soemarmo Boyolali, Minggu (3/11).
Terkait dengan praktik monopoli tersebut, dikatakannya, ada satu perusahaan yang mengumpulkan barang-barang untuk kemudian dikirimkan ke luar pulau. Hingga saat ini perusahaan tersebut tidak ada kompetitornya sehingga terkesan semaunya sendiri dalam menetapkan tarif.
Oleh karena itu, untuk menghindari hal itu tidak terjadi lagi maka ke depan akan dikerjasamakan dengan Gojek.
"Kita ketahui bahwa Gojek punya armada yang banyak untuk logistik. Mereka akan menangani ini. Kalau bisa ditangani ini adalah suatu usaha yang besar sekali karena barang yang diangkat oleh tol laut itu kurang lebih Rp30 triliun," katanya.
Baca juga: Cegah monopoli tol laut, Kemenhub gandeng Gojek
Baca juga: Presiden Jokowi diminta evaluasi program tol laut
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2019
