MPR: haluan negara perkuat eksistensi NKRI

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai haluan negara akan menjadi keniscayaan bagi Indonesia untuk menjaga dan memperkuat eksistensi negara kesatuan dan kebhinnekaan bangsa.

Haluan negara, menurut dia, untuk mengantisipasi terjadinya ragam perubahan zaman yang menghadirkan sejumlah masalah, termasuk ancaman.

"Oleh karena itu, saya mengimbau semua elemen masyarakat untuk tidak terburu-buru berpersepsi negatif atas inisiatif merumuskan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)," kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan, GBHN merefleksikan kearifan negara melihat dan membaca kebutuhan sekarang dan tantangan di masa depan yang akan dihadapi generasi muda.

Esensi GBHN, menurut dia, adalah menetapkan dan menyepakati kehendak atau cita-cita yang ingin diwujudkan bangsa ini dalam beberapa puluh tahun mendatang.

"Oleh karena itu, muatan GBHN harus bersumber dari pemikiran, perhitungan, perkiraan, dan penetapan target-target oleh semua elemen bangsa melalui dewan perwakilan dan majelis permusyawaratan (MPR/DPR/DPD)," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, dengan berproses seperti itu, menjadi jelas bahwa GBHN itu bukan gagasan atau kehendak personal, dan bukan pula kepentingan kelompok.

Dia juga meminta jangan mempersepsikan rencana amendemen untuk menghadirkan kembali GBHN, sebagai upaya memperbesar "otot" MPR untuk sekadar menjadi lembaga tertinggi kembali karena urgensi bangsa ini punya GBHN tidak sesederhana itu.

"GBHN tidak lebih dari sebuah dokumen yang menetapkan arah dan tujuan masa depan bangsa. Hampir semua bangsa memiliki dokumen serupa GBHN, karena setiap bangsa punya cita-cita dan target," katanya.

Dia mencontohkan, Tiongkok berhasil melakukan lompatan besar berkat semangat Gaige Kaifang atau reformasi dan keterbukaan, yang digagas pemimpin Tiongkok almarhum Deng Xiao Ping.

Berpijak pada Gaige Kaifang itu, menurut dia, Tiongkok melakukan modernisasi empat pilar meliputi pembangunan sektor pertanian, sektor industri, pengembangan teknologi, dan pembangunan sektor pertahanan.

"Hasilnya, dari negeri komunis dengan tingkat kemiskinan akut hingga dasawarsa 1990-an, Tiongkok kini telah berubah menjadi kekuatan yang menentukan geopolitik dan arah perekonomian global," ujarnya.

Bamsoet menjelaskan, draf GBHN yang akan dibahas MPR pun lebih fokus pada cita-cita dan arah masa depan bangsa, cakupannya meliputi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, menurut dia, GBHN harus holistik dan menjadi tidak relevan jika orang berbicara GBHN tetapi pijakan berpikirnya politik praktis.