Ketua Umum PPP tegaskan politik tanpa mahar saat Pilkada Serentak 2020

"Tidak ada mahar. Kepada kader ini kami tegaskan," ujar Suharso Monoarfa.

Pekanbaru (ANTARA) - Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menekankan prinsip politik tanpa mahar untuk mengantisipasi pelanggaran pilkada yang diselenggarakan pada 2020.

"Tidak ada mahar. Kepada kader ini kami tegaskan," ujar Suharso, saat memberikan pembekalan kepada anggota DPRD terpilih beserta seluruh kader PPP se-Riau di Kota Pekanbaru, Minggu.
Baca juga: Suharso Monoarfa pastikan tidak ada lagi konflik internal PPP

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju itu, juga menyampaikan strategi yang harus diperkuat PPP agar dapat memenangi Pilkada 2020 pada sembilan kabupaten/kota di Provinsi Riau.

"Selama kader kita mampu untuk maju pilkada maka akan kita dorong. Jika pun kita ingin meminang dari eksternal partai, kita bisa lakukan itu, selama itu potensial untuk membesarkan partai kita," ujarnya.

Dia juga menjelaskan eksistensi partai tersebut dalam Pemilu 2019 ini. Pada Pemilu 2024 ditargetkan perolehan suara PPP harus mencapai 10 juta suara.

"PPP masih eksis, terbukti lolos dalam pemilu lalu dengan raupan suara sebanyak 6,4 juta suara (4,25 persen) yang mengantarkan 19 orang kader kita duduk sebagai anggota DPR RI," ujarnya lagi.
Baca juga: PPP minta seluruh energi digunakan untuk majukan bangsa

"Kalau sekarang 6,4 juta suara, saya berharap pada 2024 naiknya mencapai 10 juta dengan prediksi 40 kursi di DPR RI," katanya lagi.

Meski hasil Pemilu 2019 ini menempatkan partai berlambang Kakbah tersebut di urutan terakhir perolehan kursi di parlemen, namun PPP masih dapat mengisi kursi pimpinan komisi masih ada.

"Salah satunya yakni Komisi II, kami juga mendapat kursi wakil ketua komisi yang memiliki ruang lingkup kerja di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, termasuk KPU, Bawaslu yang menjadi mitra kerjanya," ujarnya lagi.

Dengan terpilihnya kader terbaik PPP duduk di komisi tersebut, maka sejumlah evaluasi penyelenggaraan pemilu harus dilakukan.

"Pertama harus mengevaluasi dulu sistem pemilu yang ada sekarang. Setiap pemilu sudah melakukan revisi terhadap UU, artinya kita sudah mencoba segala sistem jadi harus sampai pada satu sistem yang pas dan cocok, itu yang saya kira hampir semua partai politik sudah berpikir ke arah sana. Ke depannya supaya representasi suara mendekati 100 persen," ujarnya.