Pemprov DKI akan lelang jabatan untuk Bappeda dan Disparbud

Lelang jabatan akan dilakukan dengan segera meski belum diketahui secara pasti tanggal pelaksanaannya

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan lelang jabatan untuk mengisi kekosongan posisi Kepala Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pariwisata Kebudayaan DKI Jakarta.

"Bukan hanya Bappeda. Juga Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, karena tahun depan dipisahkan," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disela- sela memantau penataan PKL di area CFD Sudirman- M.H Thamrin, Minggu.

Anies menyebutkan akan ada tiga jabatan yang dilelang karena akan dilakukan pemisahan di tahun 2020 untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.

Lelang jabatan itu terbuka tidak hanya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah DKI Jakarta namun juga untuk seluruh ASN di luar daerah Jakarta.

"Itu akan dibolehkan ASN dari luar DKI untuk mendaftar, jadi terbuka untuk semua," kata Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan lelang jabatan akan dilakukan dengan segera meski belum diketahui secara pasti tanggal pelaksanaannya.

Sebelumnya, pada Jumat (1/11) dua Kepala Dinas di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta mengundurkan diri dari jabatannya.

Mereka adalah Kepala Dinas Bappeda DKI Sri Mahendra dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Edy Junaedi.

Sri Mahendra diketahui mundur dari jabatannya karena menilai dirinya kurang mampu berakselerasi dengan pembahasan APBD DKI 2020 yang masih dibahas hingga sekarang.

Baca juga: Kepala Bappeda DKI juga mundur

Baca juga: Kadisparbud DKI Jakarta mundur

Sedangkan Edy Junaedi mundur dari jabatannya dikarenakan alasan pribadi, hal tersebut disampaikan melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir.

Setelah mundur dari jabatannya, Edy Junaedi diketahui akan menjadi staf di anjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Diketahui, saat ini APBD DKI Jakarta 2020 masih dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang dibahas di komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Dalam pembahasan KUA PPAS beberapa pos anggaran yang janggal dalam KUA-PPAS 2020 mulai dari anggaran promosi wisata di media sosial dengan menggunakan jasa lima influencer senilai Rp5 miliar, lem aibon Rp82,8 miliar hingga pengadaan pulpen sebesar Rp124 miliar yang akhirnya viral dan mendapat perhatian publik.