Jakarta (ANTARA News) - Salah satu anggota Fraksi PDI Perjuangan di Komisi I DPR RI, Andreas H Pareira, atasnama fraksinya menilai, kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkesan keliru dalam pemberian bantuan kepada masyarakat di perbatasan RI-PNG, karena hanya memicu instabilitas sosial di sana."Mestinya, dalam memberikan bantuan, beliau perlu mempertimbangkan aspek kemendesakan kebutuhan dan keadilan bagi kelompok masyarakat," katanya di Jakarta, Rabu malam.Ia mengatakan itu dalam merespon sejumlah protes atas pemberian bantuan sebesar Rp98 miliar oleh Presiden Yudhoyono kepada masyarakat perbatasan di kabupaten Pegunungan Bintang.Protes itu antara lain disuarakan para tokoh masyarakat dan pemerintah kabupaten Boven Digoel, yang merasa wilayahnya merupakan kawasan perbatasan RI-PNG terpanjang serta layak diperhatikan. "Para tokoh masyarakat memang pantas kecewa dengan kebijakan ini. Apalagi, masih ada 8000-an warga kabupaten kami yang bermukim di wilayah PNG dan sedang diprogramkan kembali ke Tanah Air," ungkap Bupati Boven Digoel, Yusak Yaluwo secara terpisah. Selain Boven Digoel, nada protes juga terungkap dari sejumlah pimpinan adat dan tokoh masyarakat dari kabupaten Keerom, serta Merauke. Menanggapi hal itu lebih lanjut, Andreas Pareira, sekali lagi menegaskan, kebijakan yang diambil sebenarnya sudah tepat, tetapi keliru dalam pelaksanaannya di lapangan. "Saya tetap berpendapat, bahwa perlu ada pertimbangan-pertimbangan khusus dan serius dalam setiap pemberian bantuan, antara lain mengacu kepada azas kemendesakan kebutuhan, juga keadilan di antara masyarakat," ujarnya. Apabila aspek-aspek tersebut tidak diperhatikan, anggota legislatif dari daerah pemilihan Jawa Barat ini mengatakan, yang akan timbul adalah kecemburuan antar masyarakat. "Dan ini sekali lagi bisa mengakibatkan instabilitas sosial. Dan kasus bantuan Presiden Yudhoyono sebesar Rp98 Miliar tersebut menunjukkan beliau tidak paham kondisi psiko-sosial di Papua. Atau, tidak diberi masukan matang oleh pembantu-pembantunya," kata Andreas Pareira.(*)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008