Menristek ingin IPB ciptakan model bisnis baru sektor pertanian

Model bisnis baru sektor pertanian, ujar dia, merupakan hal yang penting karena meski pertanian adalah sektor yang menyumbang tenaga kerja paling besar, ...

Jakarta (ANTARA) - Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro menginginkan Institut Pertanian Bogor menciptakan model bisnis baru sektor pertanian, yang bisa berkontribusi mengatasi kemiskinan dan ketimpangan perekonomian nasional.

"Coba pikirkan new business model untuk sektor pertanian Indonesia sehingga membuat petani bangga menjadi petani karena benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi mereka," kata Bambang Brodjonegoro dalam Seminar Nasional yang digelar Sekolah Bisnis IPB di Jakarta, Sabtu.

Dalam seminar yang juga disertai pelepasan alumni baru dari Sekolah Bisnis UPB, Bambang juga mengutarakan harapannya agar para alumni setelah menyelesaikan pendidikannya bisa berkontribusi kepada kemajuan bangsa dan negara.

Menristek juga mengharapkan mahasiswa bila sudah melewati tahap S3 dapat terus melakukan penelitian yang mengoptimalkan perekonomian bangsa karena ujung tombak riset adalah mereka yang bergelar doktoral.

Model bisnis baru sektor pertanian, ujar dia, merupakan hal yang penting karena meski pertanian adalah sektor yang menyumbang tenaga kerja paling besar, tetapi petani termasuk bagian dari kelompok miskin terbesar di Tanah Air.

Untuk itu, Bambang berpendapat bahwa model bisnis baru pertanian akan bisa mengeluarkan kalangan petani dari kondisi kemiskinan, tidak hanya dengan mengandalkan bantuan pemerintah, tetapi juga model bisnis yang efektif diterapkan untuk benar-benar berkesinambungan untuk mengentaskan kemiskinan.

Menristek juga menyoroti fenomena semakin menuanya rata-rata usia petani Nusantara, sehingga berpotensi menciptakan ancaman pangan nasional ke depan.

Rumus mengatasi permasalahan itu, ujar dia, adalah meningkatkan produktivitas sektor pertanian, agar meski jumlah tenaga kerjanya berkembang, hasilnya bisa lebih besar.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam periode 2019-2024 akan berfokus membenahi pendidikan vokasi sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional di berbagai daerah.

"Vokasi ini menjadi tujuan utama agar kualitasnya meningkat," kata Asisten Deputi Ketenagakerjaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yulius dalam dalam diskusi yang digelar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tentang "Merumuskan Hubungan Ketenagakerjaan di Era Digital" di Jakarta, Kamis.

Ia mengemukakan bahwa Kemenko Perekonomian telah diminta untuk mengoordinasikan berbagai institusi terkait hal tersebut, serta road map atau peta jalan terkait hal itu hingga tahun 2025 juga sudah dibuat.

Yulius memaparkan, permasalahan pertama terkait hal tersebut adalah terkait dengan kelembagaan atau kurikulum yang kerap tidak selaras antara apa yang diajarkan dengan apa yang diinginkan dunia kerja.

"Kurikulum pendidikan kita tidak matching hingga 50 persen apa yang diajarkan dengan yang diinginkan dunia usaha. Ini juga dilansir oleh milenial dalam berbagai diskusi bahwa kurikulumnya tidak cocok," katanya.

Selain itu, ujar dia, jumlah guru vokasi yang benar-benar memahami mengenai aspek penguasaan kepraktisan dinilai hanya sekitar 20-30 persen, serta sarana dan prasarananya juga dinilai ketinggalan hingga beberapa generasi.