Semarang (ANTARA News) - PT Pertamina harus menunda penarikan minyak tanah (mitan) bersubsidi di Kota Semarang karena masih banyak masyarakat yang menggunakan bahan bakar ini, terutama para nelayan.Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Semarang, Ngargono di Semarang, Rabu, mengatakan, karena tidak mampu membeli solar untuk menjalankan motor perahu, para nelayan mengganti bahan bakar solar itu dengan mitan."Sebetulnya saya sudah menyempatkan diri bertemu dengan manajer gas domestik PT Pertamina, apakah mulai 1 September 2008 subsidi mitan di Kabupaten/Kota Semarang dan Kota Salatiga benar-benar mau ditarik, ternyata masih akan dipertimbangkan," katanya.Ngargono mengatakan, data terakhir untuk bulan Agustus 2008 penyaluran mitan di ketiga daerah tersebut masih sekitar 22 persen."Kami berharap kondisi itu tidak menjadi nol persen, minimal masih 10 persen," katanya. Kondisi riil di lapangan, katanya, hingga saat ini mitan masih dibutuhkan para nelayan. "Memang di dalam Peraturan Presiden (Perpres), nelayan tidak termasuk pengguna mitan bersubsidi karena yang mendapatkan subsidi hanya rumah tangga dan usaha kecil menengah (UKM). "Realisasi di lapangan, walaupun Perpres begitu (tidak memberikan mitan bersubsidi bagi nelayan--red), nelayan selalu menggunakan mitan untuk melaut karena daya beli terhadap solar sangat rendah. Hal ini yang harus diperjuangkan," katanya. Ia mengimbau pemerintah, baik Pemkot Semarang maupun Pemprov Jateng untuk mengajukan penundaan penarikan mitan bersubsidi. "Kewenangan penundaan penarikan mitan saya kira bukan berada di tangan Pertamina, melainkan berada di pemerintah pusat dan Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Untuk itu pengajuan penundaan harus dilakukan pemerintah daerah untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar memperjuangkan rakyatnya," katanya.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
