Jakarta (ANTARA News) - Penyerapan dana alokasi khusus (DAK) sektor keluarga berencana (KB) pada APBN 2008 hingga AGustus telah mencapai 60 persen dari total Rp279 miliar oleh pemerintah kota/kabupaten, kata Kepala BKKBN Sugiri Syarief. "Penyerapan DAK BKKBN yang sudah mencapai 60 persen menunjukkan bahwa pemkot/pemkab sebagai pelaksana otonomi daerah telah berkomitmen untuk menyukseskan pembangunan kependudukan dan KB," katanya di Jakarta, kemarin. Seusai melantik 12 pejabat eselon II di lingkunagn BKKBN, Sugiri mengatakan, sesuai PP No.38/2007 bahwa pemkab/pemkot wajib membentuk struk badan untuk urusan KB dan pemberdayaan perempuan (PP). "BKKBN menyambut baik bahwa 90 persen dari 400 kabupaten/kota kini telah memilki badan KB dan pemberdayaan perempuan, sehingga pemerintah pusat dan provinis kana memberikan masukan program dan kebijakan kedua sektor tersebut beserta DAK, guan memwujukan penduduk yang berkulaitas, kesetaraan gender dan keluarga bahagia sejahtera," katanya. Untuk itu, katanya, pemerintah pusat pada APBN 2009 meningkatan DAK sektor KB menjadi Rp429 miliar kepada pemkab/pemkot guna membiayai program pembangunan kependudukan dan KB, dengan syarat bagi pemkab/pemkot yang belum me,bentuk badan urusan KB dan PP, maka tidak akan mendapat DAK KB tersebut. Sugiri mengharapkan, melalui peningkatan DAK, target menurnkan angka pertumbuhan perempuan (TFR - Total Fertility Rate) dari 2,6 pada 2007 menjadi 2,1 atua permpuan memiliki anak pada tahuan 2015 tercapai, serta kesertaan pasangan usia subur (PUS) ber-KB uang saat ini 61 persen menajdi 67 persen pada 2009 terpenuhi. Dia menegaskan, mulai saat ini BKKBN melakukan revitalisasi program KB, yakni menekana pelaksanakan program oleh jajaran Pemkot/pemkab, sedang pemerintah pusat (BKKBN pusat) melakukan penyusunan kebijakan, pemerintah provinsi (BKKBN Provinsi) melatih dan mengupayakan agar badan KB dan PP Kabupaten/kota mampu melaksanakan program KB dan kependudukan sesuai era otonomi daerah. Sugiri minta pejabat eselon II khsusnya yang baru dilantik, agar segera memahami bidang tugasnya dan segera bekerja dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. "Saya minta saudara-saudara dapat membina kerja sama yang baik di antara saudara-saudara secara solid dan kompak, karena hanya dengan kekompakan akan mampu memperkuat posisi dan eksistensi BKKBN di masa mendatang," katanya. Disamping itu, para pejabat harus mentaati sumpah/janji PNS dan jabtannya sesuai UU yang berlaku da janji sesuia Panca Prasetya Korpri. Selanjutnya para pejabta eselon II BKKBN dari pusat dan daerah mengikuti pelatihan perubahan "mindset" (pola berpikir) untuk pengambilan keputusan yang efektif, di Jakarta hingga 28 Agustus 2008. Para pejabat eselon II yang dilantik antara lain , yakni Drs Rukman Heryana,MM (Direktur Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi), DRs T Pariaman Sitorus MSC (Inspektur Keuangan dan Perbekalan) dan Drs Edy Purwanto, MSI (Karo kepegawaian).(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008