Anggota DPR minta pemerintah tetap fokus bangun infrastruktur

Pemerataan pembangunan diyakini dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menyatakan pemerintah sebaiknya tetap fokus membangun infrastruktur di berbagai daerah sebagai upaya melakukan pemerataan pembangunan di Tanah Air.

"Pemerataan pembangunan diyakini dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar," kata Syarief dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Syarief menyatakan, Komisi V juga akan terus memainkan peran dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai proyek infrastruktur yang sedang digenjot oleh pemerintah.

Politisi Nasdem itu juga mengemukakan, hal tersebut penting agar ke depan, konektivitas antarwilayah semakin bagus serta berbagai pembangunan yang dilakukan juga bakal berdampak positif secara perekonomian.

Legislator yang berasal dari Kalimantan Barat itu juga menginginkan pemerintah fokus dalam pembangunan di wilayah perbatasan seperti di Kalbar.

Sebelumnya, Kementerian PUPR menyatakan akan mulai melaksanakan lelang dini pada awal November 2019 terkait upaya mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur pada 2020.

"Kami rencanakan agar bisa melaksanakan lelang dini mulai 4 November 2019," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Basuki memaparkan, total paket yang akan dilelang dini sebanyak 3.500 paket atau 39 persen dari total rencana paket pekerjaan tahun 2020 sebanyak 9.000 paket.

Menteri PUPR juga mengemukakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme PBJ salah satunya dengan membentuk Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di 34 provinsi di Indonesia yang menggantikan Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Maret 2019.

Dengan unit kerja, lanjutnya, sumber daya manusia (SDM) yang independen dan proses bisnis lebih baik diharapkan proses dan hasil PBJ lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel.
Baca juga: Anggota DPR ingin pembangunan infrastruktur maritim diprioritaskan