Surabaya (ANTARA) - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya menilai pernyataan Sekretaris Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Surabaya, Imam Syafii, yang mengkritik pejabat pemerintah Kota Surabaya melakukan pencitraan karena sering turun ke rakyat dinilai sebagai hal berlebihan.

"Pak Imam berlebihan. Para pejabat Surabaya kan memang sudah seharusnya turun ke lapangan, karena mereka ditunggu warganya untuk menjabarkan program-programnya, dan bila mana ada masalah di lapangan bisa segera dicari solusinya agar tidak berlarut-larut," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri.

Begitu juga halnya dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang sering turun ke RT dan RW. Zuhri menilai bahwa itu memang tugasnya sebagai kepala Bappeko untuk mengetahui aspirasi, mengecek program, sebagai bekal perencanaan pembangunan kota.

Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan, salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya adalah melakukan monitoring dan evaluasi di bidang pembangunan kota.

"Monitoring dan evaluasi itu diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan secara berkesinambungan, dan itu bagian tak terpisahkan dari perencanaan kota. Termasuk Pak Eri menjelaskan kepada RT/RW apa skala prioritas pemkot, sehingga mungkin belum semua program bisa diakomodasi karena keterbatasan anggaran. Itu wajar-wajar saja," kata dia.

Atas kritik dari Partai NasDem tersebut, dia memberikan dukungan kepada Risma dan jajaran Pemkot Surabaya agar tetap kukuh menjaga Pemkot Surabaya sebagai pemerintahan yang dekat dengan rakyat.

Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019