Jakarta (ANTARA News) - Setelah mempertimbangkan berbagai kondisi terakhir, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi 6,2 persen pada 2009 dapat dicapai.Optimisme pemerintah itu, menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, didasarkan pada pencapaian pertumbuhan 8 bulan terakhir yang di atas 6 persen. Selain itu produk domestik bruto dari non-migas juga tumbuh mendekati 7 persen.Menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi mengenai APBN 2009 di Jakarta, Selasa, Menkeu menyatakan pemerintah akan mendorong tumbuhnya sektor riil dengan mengeluarkan berbagai kebijakan seperti terangkum dalam Inpres 5/2008. Pokok kebijakan itu antara lain perbaikan iklim investasi seperti amandemen UU PPh dan PPN, percepatan pembangunan infrastruktur, antara lain proyek listrik 10.000 MW, dan "economic partenership agreement" (EPA). Pemerintah juga menempuh langkah-langkah penyederhanaan perizinan, peningkatan layanan dan fasilitas, percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus, promosi, modernisasi administrasi kepabeanan, dan peningkatan kepastian hukum untuk menarik minat investasi.Penegakan hukum bukan hanya di bidang pasar modal, tetapi juga lembaga keuangan. Pemerintah juga memberikan insentif fiskal dalam bentuk kebijakan PPh yang dilakukan melalui PP Nomor 1 tahun 2007. "Walau berbagai upaya dilakukan, namun kami tetap menyadari bahwa ketidakpastian masih bersama kita," kata Menkeu. Unsur ketidakpastian, ketidakstabilan, dan fluktuasi perekonomian baik skala nasional maupun global merupakan hambatan paling besar dalam perencanaan APBN. Pemerintah telah mengkaji dengan seksama berbagai gejala perubahan dari sisi domestik maupun global, yang mungkin memberikan pengaruh signifikan terhadap perekonomian nasional dan APBN. Pemerintah menyediakan cadangan untuk mengantisipasi ketidakpastian, ketidakstabilan, dan fluktuasi ekonomi sehingga berbagai program pembangunan nasional dalam RAPBN 2009 dapat terlaksana. "Pemerintah telah menyediakan dana dan menyiapkan langkah-langkah antisipasi," katanya. Menurut dia, anggaran yang terkait dengan prioritas pembangunan nasional untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan akan senantiasa dijaga.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008
