Jakarta (ANTARA News) - Rencana strategi pembangunan pertahanan negara 2005-2009 tidak akan direvisi terkait penurunan alokasi anggaran pertahanan pada Tahun Anggaran 2009, kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono. "Tidak ada, karena yang penting adalah bagaimana anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan seoptimal mungkin bagi pengembangan kekuatan pertahanan," kata Juwono seusai meresmikan IODAS (Institute of Defence and Security Studies) atau Lembaga Kajian Pertahanan dan Keamanan di Jakarta, Senin. Ia bisa memahami langkah pemerintah yang lebih memprioritaskan pembangunan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Departemen Pertahanan dan Mabes TNI, katanya, tidak berkecil hati atas penurunan anggaran pertahanan dari Rp36,39 triliun pada APBN 2008 menjadi Rp35 triliun dalam RAPBN 2009 mengingat dua institusi itu telah terbiasa dihadapkan pada situasi dan kondisi minimum. Oleh karena itu Departemen Pertahanan dan Mabes TNI tidak akan melakukan revisi kecuali melanjutkan hingga masanya selesai secara efektif dan efisien. Tentang kemungkinan TNI kembali berpolitik karena anggaran pertahanan turun, Juwono mengemukakan hal itu tidak mungkin terjadi. "Apalagi jika dikaitkan dengan penurunan anggaran pertahanan sebagai titik tolak kebangkitan sipil untuk menyelesaikan segala persoalan bangsa," katanya. Sebelumnya pengamat politik dari IODAS Andi Widjajanto mengatakan meski hingga 2009 Departemen Pertahanan dan Mabes TNI tidak akan merevisi Rencana Strategi 2005-2009 tetapi pada Rencana Strategi jangka panjang 2004-2024 harus dilakukan perubahan. "Renstra 2004-2024 tidak dapat lagi dijadikan pedoman pembangunan kekuatan pertahanan. Kekuatan pertahanan nyata 2010 harus dijadikan patokan baru untuk merumuskan Renstra 2010-2030, yang harus sudah dirumuskan di tahun 2008-2009," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008
