Jakarta (ANTARA News) - Mantan Presiden yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan, keputusan kontrak penjualan LNG Tangguh kepada China diputuskan di kabinet. "Bilang sama Pak JK (Jusuf Kalla) bahwa dia bersama SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) juga ada di kabinet," kata Megawati usai meluncurkan "PDIP Rumah Perempuan" di Kantor DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung Jakarta, Senin. Mega tidak menyampaikan pernyataan lebih lanjut ketika dikonfirmasi mengenai pernyataan Wapres Jusuf Kalla di Beijing pada Minggu (24/8) mengenai kontrak penjualan LNG Tangguh yang dinilai sangat murah. Sebelumnya, Jusuf Kalla meminta DPR juga melakukan penyelidikan atas kontrak ekspor gas LNG Tangguh ke Republik Rakyat China (RRC) yang dinilainya sebagai kontrak paling jelek selama ini. "Jadi DPR seharusnya juga menyelidiki (melalui hak angket) kontrak LNG Tangguh, karena ini kontrak paling berbahaya. Ini kontrak paling jelek selama ini," kata Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan di Beijing, Minggu (24/8). Menurut Wapres kontrak ekspor LNG Tangguh untuk Propinsi Fujian, China ini sangat merugikan Indonesia. Kontrak yang ditandatangani Presiden Megawati pada 2002 lalu tersebut berlaku selama 20 tahun. "Kontrak LNG Tangguh yang ditandatangani 2002 lalu kalau dilihat hari ini sangat jauh harganya. Karena itu kita ingin bicarakan lagi soal kontrak itu," kata Wapres Jusuf Kalla. Karena itu, kata Wapres, kunjungannya ke Beijing kali ini digunakan untuk melakukan pembicaraan ulang soal kontrak LNG Tangguh tersebut kepada Wapres RRC Xi Jinping. Menurut Wapres kontrak ekspor LNG Tangguh dinilai sangat merugikan Indonesia. Wapres menjelaskan kontrak LNG Tangguh yang ditandatangani 2002 menyebutkan nilainya sebesar 3,3 dolar AS/mmbtu. Saat ini harga LNG di pasar internasional berkisar 20 dollar AS. (*)

Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008