Keluhan teman-teman investor, katanya, kalau datang kemudian ditinggalkan. Sekarang atas perintah Bapak Presiden, harus menjamin dan memastikan setiap investor yang masuk untuk investasi di Indonesia wajib hukumnya untuk kami kawal
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga untuk mencari dan mengidentifikasi izin-izin yang mempersulit investor dalam menanamkan modal mereka di Indonesia.
"Selama ini keluhan teman-teman adalah izin tumpang tindih antara daerah dan provinsi. Sekarang tugas kami adalah melakukan konsolidasi untuk mengidentifikasi mana izin yang selama ini jadi keluhan pengusaha," katanya di Jakarta, Kamis.
Bahlil menargetkan identifikasi yang dilakukan guna mempercepat realisasi investasi masuk ke Tanah Air itu bisa rampung paling lambat 2 Desember mendatang sehingga pada awal tahun depan realisasi investasi bisa dikebut.
Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu menuturkan strategi lain yang akan dilakukan untuk mempercepat realisasi investasi yakni membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang akan mengawal investasi masuk hingga terealisasi.
"Keluhan teman-teman investor, katanya, kalau datang kemudian ditinggalkan. Sekarang atas perintah Bapak Presiden, harus menjamin dan memastikan setiap investor yang masuk untuk investasi di Indonesia wajib hukumnya untuk kami kawal," katanya.
Bahlil sendiri mengaku akan memimpin langsung satgas yang akan mengawal investasi itu. Ia ingin memastikan investor yang masuk benar-benar bisa merasa nyaman dan mendapat kepastian dalam berinvestasi di Indonesia.
"Kalau cuma masuk dan dilepas, maka saya yakin, jangankan investor asing, saya pun akan pikir-pikir dulu. Tapi saya pikir kabinet sekarang dengan adanya Pak Menko Airlangga (Menko Ekonomi) dan Pak Luhut (Menko Maritim), insya Allah akan kompak," katanya.
Sejalan dengan upaya yang dilakukan di dalam negeri, Bahlil menambahkan promosi investasi ke luar negeri juga akan gencar dilakukan BKPM.
BKPM sendiri memiliki delapan kantor perwakilan yang disebut Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) yang tersebar di Abu Dhabi, London, Tokyo, Seoul, Singapura, Taipei, Sydney dan New York.
Namun, menurut dia, kendati kegiatan promosi untuk mengundang investasi asing ke Indonesia penting, jaminan agar investor bisa merealisasikan investasi tidak kalah penting.
"Daftar tunggunya saja sekitar Rp600 triliun, sekarang belum jalan (investasinya). Jadi kita ada tim yang bertugas mendatangkan investor, ada yang (bertugas) gol (menggolkan) untuk eksekusi. Keduanya jalan. Kita lihat yang mana yang prioritas. Prioritas kita yang sudah ada ini kita eksekusi," katanya.
Baca juga: Bahlil sebut prospek investasi di luar Jawa mulai menjanjikan
Baca juga: Jokowi minta peringkat kemudahan berbisnis minimal peringkat 50
Baca juga: BKPM catat realisasi investasi triwulan III-2019 capai Rp205,7 triliun
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2019