Airlangga dukung kajian terhadap cetak biru ASEAN 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendukung rencana kajian terhadap cetak biru ASEAN 2025 atau mid term review untuk melihat hasil maupun dampak pelaksanaan integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

"Kajian diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi solusi untuk menyelesaikan isu carry-over dari unimplemented priorities ke tahun implementasi selanjutnya," kata Airlangga selaku Ketua Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam pernyataan di Jakarta, Kamis.

Airlangga mengungkapkan hal tersebut dalam pertemuan ASEAN Economic Community (AEC) Council atau Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang berlangsung di Bangkok, Thailand, Rabu (31/10).

Menurut dia, hal ini perlu dilakukan karena dalam beberapa tahun terakhir tingkat penyelesaian prioritas tahunan AEC Blueprint 2025 hanya berada pada kisaran 60 persen, kecuali untuk tahun ini yang tingkat implementasinya diperkirakan dapat mencapai sekitar 91 persen.

"Indonesia mengharapkan agar update informasi secara periodik tentang implementasi prioritas pada tahun berjalan dapat disediakan, dalam rangka mendorong tingkat implementasi prioritas-prioritas tahunan, baik di tingkat negara maupun ASEAN," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Menko menyampaikan bahwa Indonesia juga mendorong dilakukannya kajian tentang development gap antar ASEAN Member States (AMS).

Kajian tersebut dilakukan guna menyusun prioritas pada tahun selanjutnya yang diharapkan dapat mempersempit kesenjangan antar negara anggota ASEAN.

"Indonesia mendorong ASEAN untuk memperhatikan perbedaan tingkat pembangunan diantara AMS dan memprioritaskan inisiatif-inisiatif berdasarkan tingkat practicality serta nilai tambahnya," kata Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga berharap agar implementasi atas instruksi AEC Council, kepada seluruh badan sektoral yang berada di bawah koordinasi tersebut, dapat membuat proses kerja di ASEAN menjadi lebih efisien dan efektif.

"Termasuk untuk mengatasi tumpang tindih tugas dan fungsi diantara badan-badan sektoral," katanya.

Dalam kesempatan ini, Indonesia juga mengusulkan agar isu revolusi industri 4.0 yang sangat luas dan bersifat lintas sektor dapat ditangani oleh lembaga sektoral yang menangani bidang industri dibawah AEC Council.

"Dalam hal ini perlu dibahas lebih lanjut mekanismenya, termasuk kebutuhan perubahan ASEAN Charter untuk mengakomodir usulan tersebut," katanya.

Baca juga: RI kawal visi ASEAN 2025

Secara keseluruhan, Airlangga mengapresiasi tingkat implementasi kolektif dari 171 prioritas tahunan ASEAN 2019, yang telah mencapai 93 prioritas atau 54,4 persen. Indonesia telah menyelesaikan 103 prioritas atau 61 persen.

"Secara kolektif, diperkirakan ASEAN dapat menyelesaikan sekitar 91,2 persen prioritas di tahun 2019," tambahnya.

Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015 merupakan langkah besar bagi integrasi ekonomi ASEAN, karena menawarkan peluang yang besar dengan potensi pasar mencapai tiga triliun dolar AS dan melibatkan 649 juta penduduk.

Proyeksi itu terbukti karena total perdagangan ASEAN pada 2018 mencapai 2,8 triliun dolar AS dengan perdagangan intra-ASEAN memiliki porsi terbesar yaitu 23 persen.

Berdasarkan data sekretariat ASEAN, nilai ekspor Indonesia ke ASEAN dalam kurun waktu 2015-2018 mengalami peningkatan sebesar 25 persen, dari 33 juta dolar AS menjadi 42 juta dolar AS pada 2018.

Sementara itu, sebesar 39 persen aliran investasi asing langsung (FDI) yang masuk ke Indonesia pada 2018 berasal dari ASEAN.

Pada periode 2015-2018, nilai penanaman modal asing yang masuk dari ASEAN ke Indonesia tersebut naik 24 persen, dari 9,1 miliar dolar AS menjadi 11,3 miliar dolar AS pada 2018.

Sebelumnya, para pemimpin ASEAN telah setuju untuk mengadopsi AEC Blueprint 2025 dalam pertemuan pemimpin ASEAN ke-27 di Malaysia pada 2015.

AEC Blueprint menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang kohesif, kompetitif, inovatif dan dinamis melalui peningkatan konektifitas dan kerjasama sektoral, inklusif, berorientasi pada manusia, mengedepankan komunitas dan terintegrasi dengan ekonomi global.

Sejak pemberlakuan AEC Blueprint, upaya integrasi dilakukan secara bertahap melalui target prioritas tahunan yang harus dipenuhi oleh negara anggota pada setiap tahun.