Ditemui di Timika, Kamis, Eltinus mengatakan rencana pembentukan Provinsi Papua Tengah sebagai pemekaran dari Provinsi Papua sudah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam kunjungan kerja ke Papua pekan lalu.
"Kami sudah mengeluarkan surat undangan kepada para bupati di wilayah Papua Tengah untuk berkumpul di Timika guna membicarakan berbagai hal terkait rencana pembentukan Provinsi Papua Tengah. Hasil pertemuan antarseluruh bupati itu nantinya akan kami bawa ke Jakarta untuk dilaporkan ke Mendagri dan Bapak Presiden Jokowi," kata Eltinus.
Ia menegaskan terdapat sembilan kabupaten yang nantinya bergabung dengan Provinsi Papua Tengah, yaitu Mimika, Asmat, Nduga, Puncak, Intan Jaya, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Nabire.
Bersamaan dengan itu, Kota Timika akan diusulkan menjadi wilayah Kota Madya, terlepas dari Kabupaten Mimika.
Adapun untuk melakukan kajian apakah wilayah Papua Tengah sudah layak ditingkatkan statusnya menjadi provinsi, tim akan meminta para pakar dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Eltinus mengatakan pembentukan Provinsi Papua Tengah dengan ibukota di Timika merupakan rencana lama yang tertunda realisasinya.
Pada 2004 saat pemerintahan Presiden Megawati, katanya, sebetulnya Pemerintah Pusat sudah menetapkan Timika sebagai ibukota Provinsi Papua Tengah bersamaan dengan pembentukan Provinsi Papua Barat yang beribukota Manokwari.
Namun lantaran terjadi pro dan kontra saat itu hingga berujung pada jatuhnya korban jiwa maka pengesahan Papua Tengah menjadi provinsi tidak jadi dilaksanakan hingga saat ini.
Menurut Eltinus, salah satu indikator yang menjadi pertimbangan utama pembentukan sebuah daerah otonom baru yaitu kemampuan anggaran daerah selain menyangkut rentang kendali pelayanan pemerintahan yang sangat luas.
Mimika sebagai basis utama pembentukan Provinsi Papua Tengah, katanya, memiliki anggaran daerah yang sangat memadai guna mendukung terwujudnya provinsi baru tersebut.
"Tahun 2020 APBD Kabupaten Mimika kami proyeksikan sudah mencapai Rp4,2 triliun. Makanya kami mau kumpul dengan bupati-bupati, kira-kira mereka mau menyumbangkan dana berapa besar untuk mendorong terwujudnya Provinsi Papua Tengah ini. Yang jelas kami dari Mimika dan Kabupaten Puncak akan menyumbang masing-masing Rp5 miliar," katanya.
Mendagri Tito Karnavian sebelumnya mengatakan warga Timika dan Nabire mengusulkan nama Papua Tengah yang nantinya akan dibentuk di Papua dengan ibukotanya di Timika.
Jika nantinya di wilayah tengah Papua dapat dipecah menjadi tiga provinsi berbeda, Tito mengatakan Pemerintah Pusat akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Namun saat ini, katanya, masih ada perdebatan untuk nama Provinsi Papua Tengah.
"Kalau ini bisa dipecah tiga, satu, dua, tiga, mereka sepakat, ini bisa kita tindaklanjuti. Tapi kalau seandainya belum sepakat, kalau yang selatan nggak masalah, sudah. Yang tengah dan atas ini yang masih tarik-menarik apakah aspirasinya dari Papua Tengah ini mau nggak," sebut Tito.
Presiden Joko Widodo mengatakan pemekaran wilayah di seluruh Indonesia tengah dalam moratorium. Namun khusus untuk di wilayah Pegunungan Tengah, Papua, Jokowi memberikan pengecualian.
"Sebetulnya saya ngomong apa adanya. Sudah saya sampaikan sejak awal kita telah moratorium. Tidak ada pemekaran di seluruh Indonesia," kata Jokowi saat menemui perwakilan tokoh masyarakat Papua di Wamena pada Senin (28/10).
Baca juga: Pemekaran Papua, Mahfud: Secara politik, ekonomi, administrasi perlu
Baca juga: Anggota DPD: Evaluasi otonomi khusus Papua harus terbuka
Baca juga: Pemerintah pertimbangkan pemekaran Papua untuk percepatan pembangunan
Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
