Menko PMK sinergikan kementerian-lembaga untuk capai program prioritas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyinergikan program kerja kementerian-lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK untuk mencapai program prioritas pemerintah yang tercantum dalam visi misi Presiden Joko Widodo.

Menko PMK mengundang tujuh kementerian dan sembilan lembaga dalam pertemuan konsolidasi Percepatan Pencapaian Visi dan Misi Presiden serta sasaran dan target bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024 yang diadakan di kantor Kemenko PMK Jakarta, Kamis.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmavati, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Kepala BNPB Doni Monardo, Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, dan pejabat eselon I dan II dari masing-masing kementerian-lembaga.

Masing-masing menteri memaparkan program strategis yang akan dilaksanakan oleh kementeriannya. Berbagai program tersebut kemudian akan dikaitkan dan disinergikan satu sama lain antar kementerian-lembaga.

"Paling tidak kita sudah memiliki gambaran apa saja nanti program-program prioritas yang harus dikoordinasikan satu sama lain, baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral," kata Menko Muhadjir.

Baca juga: BKKBN intensif kampanye 1.000 hari pertama cegah kekerdilan

Baca juga: Cegah kekerdilan dengan perilaku hidup sehat

Baca juga: Angka kekerdilan ditarget turun 20 persen pada 2024

Muhadjir mengatakan masing-masing deputi yang ada di Kemenko PMK akan menginventarisasi berbagai program kementerian teknis dan kemudian mencari titik tali temali dari program-program tersebut yang akan dijadikan satu.

Dia mencontohkan masalah penurunan angka kekerdilan (stunting) yang berada di 27,67 persen akan dikerjakan oleh berbagai kementerian-lembaga terkait.

Penanganan kekerdilan akan juga melibatkan Kementerian Agama dalam mengedukasi pasangan muda sebelum menikah agar tidak memiliki anak yang kerdil. Selain itu Kemendikbud juga memiliki peran untuk mengedukasi tentang pemahaman kondisi kekerdilan.

"Leading sector memang di Kementerian Kesehatan, tapi tidak mungkin Kementerian Kesehatan sendirian. Itu terkait dengan Kementerian Agama karena untuk menyiapkan keluarga, pasangan muda itu harus punya bekal yang cukup agar nanti tidak memiliki anak-anak yang kerdil Kemudian dari Kementerian Pendidikan semua terlibat, karena itu nanti akan kita rumuskan supaya bisa diselesaikan secara bersama," kata Muhadjir.

Menko PMK juga menyinggung untuk mengatasi kemiskinan tidak bisa hanya dikerjakan oleh Kementerian Sosial melainkan perlu keterlibatan kementerian lain.

Kementerian Pendidikan akan terlibat dalam penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada masyarakat miskin, sementara Kementerian Kesehatan berfokus pada penanganan penyakit dan promosi kesehatan.

Muhadjir berpendapat Kementerian Agama juga perlu hadir dalam pengentasan kemiskinan melalui pengubahan pola pikir masyarakat miskin agar tidak hanya berfokus pada akhirat tapi juga berusaha untuk sejahtera di dunia.

"Jadi nanti akan kita rumuskan bagian-bagian apa saja program dari kementerian dan lembaga yang memang eksekusinya itu perlu kerjasama baik bilateral maupun multilateral," kata Muhadjir.*

Baca juga: DPRD Lebak evaluasi penanganan kekerdilan

Baca juga: Cegah kekerdilan, GAIN dorong perubahan perilaku pemberian makanan

Baca juga: Desa Simpang Empat, dulu tertinggi kasus kekerdilan kini percontohan