Surya Paloh sebut demokrasi sehat butuhkan "checks and balances"

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang tetap membutuhkan "checks and balances" atau kritikan dari pihak lain.

"Pemerintah yang sehat juga bisa menerima pikiran-pikiran yang mengkritisi. Bila pikiran yang mengkritisi tidak ada lagi, itu artinya kita khawatir jalannya pemerintahan itu tidak sehat," kata Surya Paloh usai bertemu dengan Ketua Umum PKS Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Rabu.

Kedatangan Surya Paloh ke PKS didampingi oleh jajaran DPP NasDem seperti Sekjen NasDem Jhony Plate, Bendahara Umum NasDem Ahmad Ali dan sederet Ketua DPP NasDem seperti Rachmad Gobel, Taufik Basari, Hasan Aminudin, Willy Aditya, Martin Manurung, Zulfan Lindan, Sugeng Suparwoto dan Taufiq Qulhadi serta Sekretaris Fraksi Partai NasDem Saan Mustafa.

Sementara dari PKS, tampak Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri, Presiden PKS Sohibul Iman, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Sekjen PKS Mustafa Kamal, serta pengurus DPP PKS.

Menurut Surya, pemerintah membutuhkan pikiran kritis yang dilandasi oleh niat baik, pikiran yang mengkritisi dengan semangat membangun.

"Yang kami sepakati pikiran kritis ini dilandasi oleh niat baik, pikiran yang mengkritisi secara konstruktif bukan untuk saling merusak dan menjatuhkan. Tapi, dengan semangat membangun karena ini milik kita bersama yang bernama Indonesia," kata Surya.

Ia mengaku tidak mempermasalahkan bila nanti Partai NasDem berada di luar pemerintahan.

"Bukan masalah ada kemungkinan akan berhadapan dengan pemerintah atau tidak. Seluruh kemungkinan kan ada saja. PKS di luar kan bisa jadi ada di dalam. Saya kira ada, kita tak tahu itu kapan. Semuanya harus dilakoni dengan pikiran yang sehat dan baik," kata Surya.

Sementara itu, Ketua Umum PKS, Sohibul Iman mengatakan, dalam sistem presidensial, rakyat memberi mandat kepada dua pihak yang berbeda.

Pertama, untuk menjalankan pemerintahan lewat pilpres kepada presiden. Kedua, lewat pileg kepada anggota DPR untuk mengontrol pemerintahan.

"Jadi, sejatinya dalam sistem presidensial itu memang secara keseluruhan adalah penyeimbang pemerintah yang mengontrol jalannya pemerintahan," kata Sohibul

Namun, lanjut dia, anggota DPR yang fungsionaris partainya berada di kabinet akan bertindak berbeda dengan PKS yang tidak masuk dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Tapi hakikatnya semua yang di DPR itu penyeimbang pemerintah. Oleh karena itu menurut saya kalau nanti Bang Surya dan pasukannya itu kritis kepada pemerintah, saya kira tetap didasari oleh kesadaran bahwa NasDem ada di dalam pemerintahan. Tentu kritiknya berbeda dengan PKS," ujar Sohibul.