Yogyakarta (ANTARA News) - Kebijakan impor produk pertanian khususnya beras telah terbukti merusak kedaulatan pangan nasional, kata seorang pengamat pertanian dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Sabtu.Karena itu, kata Prof Dr Mochamad Maksum, gerakan pangan murah berbasis global atau importasi yang sering dilontarkan oleh penganut liberalisasi sudah saatnya dihentikan dan digantikan dengan upaya peningkatan produksi dalam negeri sebagai subtitusi impor.Dikatakannya, kebijakan impor juga menyebabkan negara ini menjadi tergantung pada negara lain yang pada gilirannya juga mengganggu upaya mewujudkan kedaulatan pangan bagi Indonesia sebagai negara agraris."Untuk itu, tata alokasi dan tata kelola sumber daya pertanian sudah waktunya mengedepankan kepentingan yang merujuk pada konsep kedaulatan pangan dalam negeri sehingga Indonesia yang dikenal sebagai negeri agraris tidak semakin `salah arah` dalam pembangunan pertanian," kata dia. Kiblat pembangunan khususnya pertanian semestinya segera dikembalikan menjadi "pro petani" disamping perlunya dilakukan revitalisasi. "Konsep inilah yang akan memberi makna pada rekonstruksi struktural pembelaan negara terhadap kaum tani setelah sekian lama memanjakan industri "non agro" secara berlebihan, apalagi selama ini kaum tani yang merupakan mayoritas warga bangsa selalu terabaikan," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
