Cegah dari radikalisme, guru harus integrasikan agama dan kebangsaan

Jakarta (ANTARA) - Penyebaran radikalisme sudah menyasar ke setiap lapisan insan masyarakat, termasuk dunia pendidikan, sehingga para pendidik terutama guru agama memiliki peran vital untuk membentengi anak didik agar tidak terpapar radikalisme.

“Menjadi sangat penting peran bapak ibu guru agama untuk memberikan pengajaran dan pemahaman agama yang benar tentang berbagai upaya penyesatan oleh kelompok radikal seperti membandingkan Pancasila dengan simbol agama,” ujar Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol. Hamli M.E. di Semarang, Rabu.

Dalam rilis dialog “Harmonisasi dari Sekolah” Integrasi Nilai-Nilai Agama dan Budaya di Sekolah dalam Menumbuhkan Harmoni Kebangsaan, menurut Hamli, hal itu diperlukam, terutama menyikapi berbagai upaya kelompok radikal yang selalu melakukan upaya pecah belah bangsa dengan membenturkan agama dan kebangsaan.

Hamli memandang perlu integrasi nilai-nilai agama dan budaya di sekolah dalam upaya menumbuhkan harmoni kebangsaan menghadapi radikalisme.

Selain itu, metode pengajaran materi pendidikan agama kepada para siswa agar lebih ditingkatkan agar mereka memahami agamanya dengan baik dan menumbuhkan rasa toleransi terhadap sesama.

Para anak didik juga terus diberikan pemahaman bahwa Indonesia itu adalah negara perjanjian yang terdiri atas berbagai macam agama dan etnis.

Selain itu, anak didik juga harus dijauhkan dari berbagai hal yang berbau radikalisme. Hal ini penting sudah banyak fakta masuknya radikalisme ke sekolah seperti melalui buku pelajaran maupun dari para guru.

Ia mengungkapkan jenis-jenis radikalisme makin bertambah banyak meski ukurannya mengecil. Namun, ajaran mereka tetap sama, yaitu menghalalkan kekerasan. Bahkan, mereka juga tidak peduli agama apa pun, kalau dianggap berbeda, semua harus dihancurkan.

“Gereja di bom, masjid di bom, vihara di bom. Pokoknya yang berseberangan dihancurkan,” katanya.

Ia juga menggarisbawahi beberapa kasus terorisme di Indonesia, seperti kasus bom Surabaya yang melibatkan satu keluarga bapak, ibu, dan anak melakukan bom bunuh diri di tiga gereja.

Selain itu, juga kasus bom Sibolga. Seorang perempuan terduga teroris meledakkan diri bersama anaknya.

Hamli meminta masyarakat tidak mempercayai propaganda yang mengaitkan terorisme dengan Islam.

Terorisme bukan ajaran Islam dan bisa dilakukan oleh semua penganut agama.

Ia memberikan contoh teror penyerangan dua buah masjid di Selandia Baru yang memakan 51 korban jiwa dan di Norwegia dilakukan oleh bukan orang Islam.

Selain itu, juga kasus teror gas sarin di kereta bawah tanah di Jepang.

“Terorisme faktanya menyakiti semua agama. Akan tetap,i bukan agamanya, melainkan orang yang menganut agama itu. Jadi, tidak bisa distigmasikan pada satu agama,” kata Hamli.

Terkait dengan penyebaran radikalisme di lingkungan pendidikan, dia mengutip hasil penelitian Maarif Institute tentang radikalisme yang masuk ke lingkungan SMA.

Dari penelitian itu, terungkap bahwa radikalisme masuk SMA, pertama melalui kebijakan sekolah yang diambil kepala sekolah. Kedua, melalui guru. Jika guru terpapar radikalisme, akan menyebarkan paham itu kepada anak didiknya. Ketiga, melalui jalur alumni.

“Guru agama harus mengetahui ini agar memahami ini agar bisa melakukan deteksi terhadap anak didik. Apalagi pada zaman sekarang, medsos menjadi ‘kendaraan’ bagi mereka untuk menyebarkan pahamnya,” katanya.

Dialog “Harmonisasi dari Sekolah” Integrasi Nilai-Nilai Agama dan Budaya di Sekolah dalam Menumbuhkan Harmoni Kebangsaan digelar BNPT bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Selain Direktur Pencegahan BNPT, dialog ini juga menghadirkan narasumber Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Syamsul Ma’arif, M.Ag. juga dihadiri Kepala Kesbangpol Kota Semarang Abdul Haris, S.H., M.M., dan Ketua FKPT Jateng Dr. Budiyanto, S.H.