Jakarta, (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, sampai dengan triwulan II 2008 terdapat 12 propinsi mencatat pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional tahunan sebesar 6,4 persen. "Pertumbuhan ekonomi daerah salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional," kata Presiden pada keterangan pemerintah tentang Kebijakan Pembangunan Daerah pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD)-RI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat. Menurut Kepala Negara, bahkan beberapa dari provinsi tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, di atas 8,5 persen, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah. "Prestasi ini layak kita berikan apresiasi, dan saya berharap dapat terus dipertahankan," ujarnya. Dari segi pemerataan antar daerah, selama empat tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2002 angka indeks pemerataan sebesar 0,72 dan turun mejadi 0,56 pada tahun 2007. Penurunan indeks ini, ujar Kepala Negara, menunjukkan bahwa perkembangan aktifitas perekonomian antar provinsi menjadi semakin berimbang. Daerah-daerah di wilayah Pulau Jawa mempunyai aktivitas perekonomian yang paling merata, kemudian disusul daerah provinsi di Pulau Sulawesi. "Adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk senantiasa menjaga sinergi pembangunan nasional sehingga mampu menciptakan kondisi perekonomian yang semakin adil dan merata," kata Presiden. Berkenaan dengan pemerataan pembangunan tersebut, pemerintah memilih strategi yaitu "growth with equity" atau pertumbuhan disertai pemerataan. "Apa artinya pertumbuhan dan pendapatan per kapita tinggi, tetapi pemerataan dan kesenjangan tidak baik. Itulah sebabnya, kebijakan fiskal kita alokasikan untuk mendukung program-program yang berorientasi pertumbuhan (pro-growth), penciptaan lapangan pekerjaan (pro-job), dan pengentasan kemiskinan (pro-poor)," tambah Kepala Negara. Presiden juga menyoroti bahwa anggaran pengentasan kemiskinan meningkat tajam dari Rp 23 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp66,2 triliun pada tahun 2009, atau naik hampir 3 kali dibanding tahun 2004.(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008
