Jakarta, (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui disparitas pembangunan daerah di Indonesia masih terjadi, sehingga butuh upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal demi mengurangi kemiskinan. "Sejak awal pemerintah menyadari adanya permasalahn disparitas pembangunan daerah di negara kita, di mana masih terdapat daerah-daerah yang relatif tertinggal daripada daerah lainnya," kata Presiden saat menyampaikan keterangan pemerintah tentang Kebijakan Pembangunan Daerah pada Sidang Paripurna DPD-RI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat. Menurut Kepala Negara ketertinggalan itu berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas masyarakat dan tingginya tingkat kemiskinan. "Dengan demikian, percepatan pembangunan daerah tertinggal pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengurangi kemiskinan," tegasnya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, ditetapkan 199 Kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Penetapan ini didasarkan pada kondisi perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, infrastruktur, kemampuan keuangan lokal, serta aksesibilitas dan karakteristik daerah. Daerah-daerah itu mencakup 179 kabupaten non-perbatasan dan 20 kabupaten perbatasan. Sebanyak 62 persen di antaranya terletak di kawasan Timur Indonesia, 29 persen di Sumatera, dan 9 persen di Jawa dan Bali. Saat ini, 28 kabupaten tertinggal telah lepas dari status tertinggalnya. Sebanyak 30 kabupaten lainnya kondisinya meningkat yang diharapkan lepas dari ketertinggalan pada tahun 2009 mendatang.(*)

Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008