Pasigala Centre berharap Presiden dengar aspirasi terkait relokasi

pemindahan hunian atau relokasi, bukan perkara bangunan semata

Palu (ANTARA) - Korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Palu, Sigi dan Donggala yang tergabung dalam Pasigala Centre berharap Presiden Joko Widodo mendengar aspirasi korban yang menolak direlokasi di dua kawasan hunian tetap (huntap).

“Kami berharap Pak Presiden dapat mengecek dan mendengar langsung aspirasi korban terdampak, yang tidak pernah disampaikan oleh satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sulteng dan pemerintah daerah, terkait penolakan korban terhadap areal relokasi, khususnya warga korban liquefaksi Balaroa dan Petobo,” ucap Sekjen Pasigala Centre, Khadafi Badjerey, terkait kunjungan Presiden Jokowi ke Palu, Selasa.

Bagi korban bencana tersebut, kunjungan Presiden ke Palu dalam rangka meninjau pembangunan huntap di Kelurahan Tondo dan Duyu, dianggap sebagai kegiatan seremonial belaka, jika Presiden tidak dapat menyerap aspirasi warga, yang sejak awal menolak direlokasi ke dua tempat tersebut.

Seperti korban likuefaksi Petobo yang menolak direlokasi ke Kelurahan Tondo, dan meminta Gubernur Sulteng untuk mencabut SK penetapan lokasi relokasi atau lokasi pembangunan hunian tetap. Penolakan itu telah disampaikan warga Petobo sejak awal tahun 2019.

“Mestinya pemerintah telah menemukan solusi karena jika dipaksakan konsekuwensinya lebih berat, pemerintah akan mencoreng wajahnya sendiri terkait komitmen penanganan pascabencana, mengingat dana huntap berasal dari komitmen hibah dan loan international,” ujar dia.

Korban bencana menegaskan bahwa relokasi, bukan sekedar memindahkan hunian korban dari satu tempat ke tempat yang lain. Melainkan, ada manusia di dalamnya yang harus diperhatikan dan dipenuhi hak-haknya.

Karena itu, jika pemerintah tetap memaksakan untuk dipindahkan, maka siap-siap pemerintah gigit jari, sebab pembangunan sia-sia karena tidak dihuni. Sebaliknya, kegiatan itu hanya akan nampak bahwa pemerintah melakukan pemborosan, yang merupakan dampak dari tidak adanya dialog terkait relokasi korban terdampak bencana gempa, tsunami dan likuefaksi.

“Sekali lagi, pemindahan hunian atau relokasi, bukan perkara bangunan semata. Tetapi ini menyangkut aspek kehidupan yang lebih kompleks. Ada manusia di dalamnya, ini yang harus menjadi fokus perhatian oleh pemerintah,” katanya.

Korban bencana menginginkan agar pembangunan huntap bagi warga terdampak likuefaksi Petobo dan Balaroa, kemudian korban tsunami Kelurahan Lere dan warga pesisir lainya bahwa, huntapnya dapat dibangun dengan skema hunian tetap satelit, yang arealnya tidak jauh dari permukiman semula. Hal itu karena terkait dengan mata pencaharian korban.

“Oleh, kami mengusulkan agar Presiden segera review ulang proses relokasi korban bencana di Palu. Bahkan perlu evaluasi keseluruhan proses penanganan pascabencana Sulteng. Ini penting dilakukan mengingat pengalaman di sejumlah tempat terkait relokasi,” kata dia.