Bandung (ANTARA News) - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Anwar Nasution, mengatakan, pihaknya masih merundingkan terkait data-data yang dibutuhkan oleh Panitia Angket Kenaikan Harga BBM DPR-RI."DPR itu lembaga politik, sehingga kita perlu jelas apa yang diinginkannya," kata Anwar seusai menjadi pembicara pada Dialog Publik bersama pejabat teras Pemprov Jabar dan Banten di Gedung DPRD Jabar, di Bandung, Kamis.Anwar menyebutkan, BPK sudah diminta untuk memberikan hasil pemeriksaan atau audit pengelolaan minyak nasional."Kita masih merundingkannya, hari ini tim BPK ketemu Panitia Angket DPR. Apa persisnya yang mereka inginkan dari kita (BPK), itu perlu jelas," katanya. Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia itu, menyatakan, sebelum adanya angket itu, BPK sudah melakukan audit. Contohnya audit pada Pertamina Energy Trading Limited (anak perusahaan Pertamina), BPK banyak mendapatkan temuan di sana. BPK juga melakukan audit kontrak migas, subsidi BBM, kontraktor asing dan beberapa perusahaan terkait minyak lainnya. "Masih banyak yang perlu diaudit memang, termasuk pengadaan minyak dari luar negeri itu," kata Anwar Nasution. Sementara itu di Jakarta, Panitia Angket Kenaikan Harga BBM DPR RI mengadakan pertemuan konsultasi dengan jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis, terkait hasil audit minyak. Pertemuan itu sebagai awal bagi DPR mendalami dugaan penyimpangan dalam pengelolaan minyak nasional. Pertemuan dipimpin Ketua Panitia Angket Kenaikan Harga BBM DPR Zulkifli Hasan dihadiri hampir seluruh anggota Panitia angket, sedangkan dari BPK hadir, antara lain Wakil Ketua BPK Udju Djuheri, Staf Ahli Migas BPK Aef Saefuddin, Kepala Auditorat VII A Bambang Widjajanto, Kepala Sub Auditorat VII A2 Ahmad Fuad, kasi BPPU Migas BPK Wasito, Kasi Pertamina 2 BPK Didik Hartanto serta Kasi BPPU Migas KPS 2 Hendratno Tri Wibowo. Sebagian besar Anggota Panitia Angket kenaikan Harga BBM menganggap data yang disampaikan BPK masih sangat dangkal. Bahkan bahan BPK itu sepadan dengan bahan yang ada di Komisi VII DPR dalam raker dengan mitra kerja. Anggota DPR berharap BPK membantu panitia angket dengan memberikan data-data lebih detil mengenai hasil audit investigasi yang telah dilakukan. Data yang diberikan BPK--meskipun tetap berguna--tetap belum memadai mengingat kerugian negara tidak digambarkan secara nominal tetapi secara kualitatif. "BPK masih terkesan malu-malu untuk menyampaikan data kepada DPR. Belum berani buka-bukaan," kata Anggota Panitia Angket Nadrah Izahari dari Fraksi PDIP.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
