BKPM bangun komunikasi percepat realisasi investasi smelter

Harga bijih nikel internasional juga ternyata lebih tinggi dibandingkan harga beli di dalam negeri sehingga pengusaha akan memilih ekspor langsung bijih mentah yang kemudian menyulitkan industri smelter untuk mendapatkan bahan baku.

Jakarta (ANTARA) - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membangun komunikasi dengan para pengusaha di bidang industri pengolahan dan pemurnian logam (smelter) untuk mempercepat realisasi investasi smelter di Indonesia sekaligus mendorong hilirisasi yang tengah digalakkan pemerintah.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang bertemu dengan 35 pengusaha smelter di Jakarta, Senin, mengungkapkan masalah yang dihadapi perusahaan smelter sangat beragam, mulai dari perizinan, lahan, infrastruktur, bahan baku, dan perpajakan.

"Salah satu masalah utamanya adalah keterbatasan bahan baku. Keterbatasan bahan baku berupa bijih tambang (ore) disebabkan ada kegiatan ekspor bahan mentah ilegal, seperti bijih nikel, sehingga para pengusaha smelter bersaing memperebutkan bahan baku yang jumlahnya semakin berkurang," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Harga bijih nikel internasional juga ternyata lebih tinggi dibandingkan harga beli di dalam negeri sehingga pengusaha akan memilih ekspor langsung bijih mentah yang kemudian menyulitkan industri smelter untuk mendapatkan bahan baku.

Kondisi tersebut dinilai akan membuat Indonesia kehilangan nilai tambah yang dihasilkan dari pengolahan bijih nikel di Tanah Air.

Oleh karena itu, pemerintah akan mengambil tindakan tegas untuk menghentikan ekspor ilegal dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait.

"Solusi yang saya bangun adalah bijih nikel tidak diekspor, tapi bagaimana bijih tersebut bisa dibeli oleh pengusaha smelter dalam negeri dengan harga internasional RRT dikurangi 'transhipment' dan pajak ekspor," jelasnya.

Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Ridwan Djamaluddin mengatakan pemerintah menstimulasi pembangunan proyek smelter untuk mewujudkan industri pertambangan yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir.

"Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang insentif pajak berupa tax holiday, mini tax holiday dan tax allowance, khususnya bagi jenis kegiatan usaha di sektor hulu dan yang dirasa masih kurang diminati oleh investor di Indonesia, agar menjadi stimulus positif industri smelter," jelasnya.

Penambahan kapasitas listrik secara bertahap juga akan terus dilakukan pemerintah di wilayah industri untuk mendukung ketersediaan listrik dan mengurangi risiko kerugian karena ketidakstabilan listrik.

Terlebih, perusahaan smelter membutuhkan energi listrik yang besar untuk beroperasi.