"Kita belum melihat data rinci atau data komponen dari Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020," ujar Wakil Ketua DPW PSI DKI Rian Ernest di Ruang Fraksi PSI DPRD DKI, Senin.
Ernest mengatakan, pihaknya pernah bersurat secara formal kepada Pemprov DKI pada awal Agustus lalu untuk meminta rincian anggaran tersebut. Namun sampai hari ini tidak disediakan juga.
PSI menyesalkan ketidaktransparanan pemerintah dalam membuka anggaran karena tenggat waktu pembahasan APBD 2020 hanya tinggal satu bulan lagi.
Padahal, idealnya pembahasan anggaran membutuhkan waktu tiga sampai empat bulan. Anehnya anggaran diketahui dari media massa, kata dia.
"Ini semua menunjukkan bahwa sampai saat ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak bekerja secara transparan," ujar Jubir PSI itu.
Baca juga: Sekda DKI: Anggaran gak diumpetin kok, hanya masih dibahas
Baca juga: APBD DKI 2020 diusulkan turun Rp6 triliun dari rancangan awal
Selain itu, PSI juga melihat adanya keanehan anggaran yang sedang dibahas saat ini. Keanehan tersebut terlihat dari pernyataan Sekretaris Daerah DKI Saefullah yang menyatakan Anies tidak tahu secara detail dan memantau isi anggaran.
Keanehan lainnya, kata dia, dari laporan media massa adanya revisi di plafon anggaran yang akan dibahas bahwa ada nilai anggaran yang turun sebesar Rp7 triliun.
"Ditambah lagi ada hal yang menurut kami cukup mengagetkan di saat kita tahu ada anggaran Rp1 miliar untuk satu orang 'influencer,' untuk promosi program-program DKI Jakarta," ujar dia.
Baca juga: DKI efisiensikan kunker hingga konsumsi rapat
Baca juga: DKI siap bahas KUA-PPAS nonstop
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
