Jakarta, (ANTARA News) - Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dr Valina Sinka Subekti menyayangkan KPU saat ini yang mudah terjebak pada tekanan-tekanan politik dari berbagai pihak sehingga kerja dan independensinya terpengaruh. "Kemandirian itu penting dan seharusnya KPU tahan terhadap tekanan-tekanan politik, karena namanya juga wilayah politik," ujarnya saat berbicara dalam acara Dialog Kenegaraan yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPD Jakarta, Rabu. Selain Valina, dalam acara yang mengambil tema "Kemerdekaan Berpolitik Dalam Praktek di Pusat dan Daerah" itu hadir sebagai pembicara adalah peneliti politik LIPI Syamsudin Haris, anggota DPD Muspani dan Wakil Ketua DPD La Ode Ida. Menurut Valina, KPU memegang peran sentral dalam mengawal demokrasi, khususnya penyelenggaraan kompetisi demokrasi atau pemilu. Karena itu, ia mengingatkan, KPU seharusnya menjaga kemandiriannya dan berupaya keras agar tidak terpancing masuk dalam wilayah politik. "Jika KPU taat azas dan taat hukum, seharusnya dia ikuti saja keputusan-keputusan hukum yang telah diputuskan pengadilan dan tidak lagi mengambil langkah kompromi," ujarnya mengacu pada kasus dualisme kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara Syamsudin Haris mengatakan bahwa KPU saat ini seolah-olah tidak percaya diri dan gamang dalam mengambil keputusannya. Dia memandang kegamangan sikap KPU itu bisa berbahaya karena dengan demikian institusi itu akan mudah diintervensi kekuatan-kekuatan yang ada. "Padahal KPU sekarang ini posisinya lebih kuat dari KPU-KPU sebelumnya. KPU saat ini telah didukung oleh UU Penyelenggara Pemilu," katanya. Mengenai tambahan empat parpol baru menjadi peserta pemilu 2009, ia menyatakan kekhawatirannya akan ada partai-partai lain yang telah dinyatakan tidak lolos verifikasi, namun ketika mengajukan gugatan ternyata diakomodasi KPU. Mengenai capres-capres yang akan berkompetisi dalam Pilpres mendatang, Syamsudin menyatakan bahwa apabila kandidat yang maju adalah calon-calon yang instant dan kemudian terpilih, maka hal itu juga bisa membahayakan kelanjutan proses pemerintahan. "Tanpa adanya pengalaman dan track record yang jelas, namun jika ia dikemas sedemikian rupa dan populer serta terpilih, tetap saja dia tidak bisa mengelola pemerintahan dengan baik," katanya.(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008
