Banjir rendam sembilan kabupaten dan 1.089 rumah di Aceh

Jika pemerintah setempat membutuhkan bantuan kami siap memberikan bantuan masa panik berdasarkan kebutuhan yang diajukan

Banda Aceh (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menyatakan sejak sepekan terakhir telah tercatat sembilan kabupaten di Provinsi Aceh dilanda banjir yang mengakibatkan sebanyak 1.089 rumah warga dari 74 desa di provinsi itu terendam.

"Iya hari ini sudah sembilan kabupaten yang dilanda banjir. Terhitung sejak 21 Oktober hingga 28 Oktober," kata Kepala Pelaksana BPBA, Sunawardi di Banda Aceh, Senin.

Baca juga: Banjir rendam ratusan rumah di Aceh Barat

Dia menjelaskan, BPBA mencatat dari sembilan kabupaten itu terdapat 74 desa pada 30 kecamatan yang terendam banjir. Beberapa kabupaten tersebut seperti Aceh Jaya, Pidie Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Singkil, Simeulu, Aceh Utara, Bener Meriah dan Aceh Tenggara.

Kata dia, kejadian banjir dan longsor di Aceh tersebut telah terjadi sebanyak 13 kali, yang menyebabkan kerugian sementara Rp5,4 miliar. Banjir itu dengan ketinggian air mulai dari 20 hingga 200 Cm.

Baca juga: Banjir landa tujuh daerah di Aceh, kerugian sementara lebih Rp1 miliar

"Akibatnya setidaknya merendam 1.089 rumah, empat sekolah, satu sarana ibadah, dua sarana kesehatan, dua jembatan dan satu tanggul. Dan banjir ini berdampak pula pada 3.615 orang warga dalam 1.089 kepala keluarga," kata dia.

Dia menyebutkan, dari sembilan kabupaten itu ada satu kabupaten yang warganya harus mengungsi ke tempat sanak saudara atau tetangganya, dan akan kembali ke rumah masing-masing ketika banjir surut.

Baca juga: Angin kencang sebabkan 11 desa di Aceh Barat terendam banjir

"Mengungsinya masih bersifat pindah ke tempat family, seperti di Aceh Barat sekitar 306 jiwa dari 106 kepala keluarga di Desa Gunung Pulo, Kecamatan Arongan Lambalek yang masih mengungsi ke tempat saudara, dan belum kembali," kata dia.

BPBA, kata dia, telah berupaya menurunkan tim kaji cepat dan Jitupasna ke wilayah terdampak di sembilan kabupaten tersebut untuk melakukan asesmen serta berkoordinasi dengan BPBD kabupaten terdampak, menyangkut kebutuhan yang mendesak untuk penanganan darurat awal masa panik.

“Jika pemerintah setempat membutuhkan bantuan kami siap memberikan bantuan masa panik berdasarkan kebutuhan yang diajukan," ungkapnya.