Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar masuk ke Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta guna menyelidiki mengapa RAPBD 2008 belum juga rampung. "Kita minta KPK masuk ke DPRD, kenapa ini (RAPBD 2008) DKI Jakarta belum juga selesai. Apa karena pembagiannya yang tidak bagus?," kata Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu. Sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta, Ade Suraprihatna, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar DKI Jakarta mengungkapkan bahwa RAPBD DKI Jakarta hingga saat ini belum juga selesai. Menurut Ade, ia selaku Ketua DPRD DKI Jakarta tidak berani mengetok palu, karena lima komisi belum juga mencapai kata sepakat soal RAPBD tersebut. "Saya selaku Ketua DPRD, belum berani ketok palu karena kelima ketua komisi yang semuanya ketua-ketua partai belum sepakat," kata Ade menjelaskan. Mendengar keluh kesah Ade tersebut, Wapres Jusuf Kalla justru meminta Ketua DPRD bisa bertindak tegas. "Segera umumkan kepada masyarakat siapa-siapa ketua komisi yang tidak menyelesaikan RAPBD, jangan sampai nanti malah KPK yang menyelesaikannya," kata Wapres. Dalam kesempatan itu, selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla juga meminta kader partainya untuk tidak ikut-ikutan menghalang-halangi pembahasan RAPBD DKI tersebut. "Jangan justru Partai Golkar menjadi penghalang, sehingga jalannya pemerintahan jadi macet," katanya. Jusuf Kalla mengingatkan bahwa Partai Golkar akan dipilih orang kalau bisa memberikan perbaikan ekonomi dan keadaan menjadi lebih baik. Karena itu, tambahnya, kader partai Golkar harus bisa menawarkan solusi-solusi "Karena itu kita harus berpikir mengatasi persoalan, membantu masyarakat, dan jangan ikut-ikutan cari populis, berdemo dan sebagainya," katanya. (*)
Pewarta:
Copyright © ANTARA 2008
