Anggota DPR: Segera selesaikan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu

Pemerintah dinilai masih lamban dan kurang fokus dalam menyelesaikan pembangunan SKPT

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI dan Ketua Kelompok Komisi IV Fraksi PKS, Slamet menginginkan pemerintah agar segera menyelesaikan berbagai sarana dan prasarana yang telah ditentukan terkait dengan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di berbagai daerah.

"Pemerintah dinilai masih lamban dan kurang fokus dalam menyelesaikan pembangunan SKPT diberbagai daerah yang sudah ditargetkan sehingga dapat menghambat daya saing sektor perikanan," kata Slamet dalam rilis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Slamet mengingatkan bahwa pekerjaan rumah yang perlu dilakukan di sektor kelautan dan perikanan adalah pembangunan sistem rantai dingin di 31 lokasi SKPT, penambahan jumlah pelabuhan ekspor hasil perikanan melalui penetapan bandara dan pelabuhan laut untuk ekspor di 20 lokasi SKPT, serta 3.000 usaha kecil menengah (UKM) perikanan yang berbadan hukum koperasi.

Selain itu, ujar dia, dalam Perpres No.3/2017 juga telah mengamanatkan sebanyak 5 program dan 28 kegiatan yang harus segera ditindak lanjuti secara strategis oleh berbagai kementerian.

Beberapa amanat Perpres tersebut, lanjutnya, yang saat ini pelaksanaannya sangat lamban yaitu pembangunan 4.787 kapal ikan berukuran di bawah 30 GT oleh Pemerintah dan 12.536 kapal ikan di atas 30 GT oleh swasta.

Terkait dengan SKPT, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti mengaku telah memikirkan konsep SKPT yang terdapat di beberapa pulau terdepan dan terluar Nusantara, sejak menjadi pengusaha perikanan.

"SKPT sudah saya buat (konsepnya) sejak 2001, saat saya masih menjadi pengusaha perikanan," kata Menteri Susi saat memberikan sambutan dalam acara peresmian 16 kegiatan prioritas kelautan dan perikanan di Jakarta, Kamis (10/10).

Dalam acara peresmian tersebut, Menteri Susi juga melakukan sambungan video jarak jauh dan meresmikan secara simbolis sejumlah SKPT yang termasuk kegiatan prioritas yaitu SKPT Sebatik, SKPT Merauke, SKPT Morotai, SKPT Talaud, SKPT Biak, dan SKPT Mimika.

Menurut Susi, SKPT dibuat karena pulau-pulau terluar NKRI merupakan hal yang sangat strategis serta penting sekali untuk keamanan bangsa dan negara, apalagi sekitar 70 persen dari wilayah Indonesia adalah lautan.

Menteri Kelautan dan Perikanan mengungkapkan, sebenarnya dirinya menginginkan agar di sebanyak 111 pulau terluar, di setiap pulau tersebut juga terbangun SKPT di setiap pulau tersebut.

Sekarang ini, ujar dia, baru terbangun sebanyak 12 SKPT, dan diharapkan setiap tahunnya akan terbangun SKPT yang bermunculan hingga di sebanyak 5-10 pulau per tahun. "Pulau terdepan harus menjadi kegiatan sentra ekonomi dan pertahanan kita," kata Susi Pudjiastuti.

Pekerjaan rumah sekarang terkait SKPT, lanjutnya, adalah membuka akses yang memadai sebagai sarana untuk melakukan ekspor komoditas perikanan.