Sebagai bagian dari kaum intelektual, kita mengharapkan KAHMI Kalbar bisa ikut berperan dalam mempercepat terwujudnya desa mandiri di Kalimantan BaratPontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengharapkan Korps Alumni HMI (KAHMI) Kalimantan Barat agar bisa ikut berperan dalam membantu percepatan terwujudnya desa mandiri di daerah itu.
"Sebagai bagian dari kaum intelektual, kita mengharapkan KAHMI Kalbar bisa ikut berperan dalam mempercepat terwujudnya desa mandiri di Kalimantan Barat. Karena kita menargetkan hingga tahun 2024, Kalbar memiliki 400 desa mandiri," kata Sutarmidji saat menjadi pembicara pada kegiatan Dialog Kebangsaan yang dilaksanakan oleh KAHMI Kalbar di Pontianak, Minggu.
Dalam kegiatan yang juga dihadiri Menkopolhukan Mahfud MD itu, ia menjelaskan, dari sebanyak 2031 desa di Kalbar posisinya sekarang Kalbar punya 87 desa mandiri yang awalnya hanya ada satu desa mandiri. Selain itu, peningkatan juga terjadi, yakni dari yang awalnya hanya ada 53 desa maju sekarang menjadi 188 desa maju.
Kemudian, untuk desa berkembang awalnya 372 jadi 767 desa, dan desa tertinggal ada 781 desa, serta desa sangat tertinggal sebanyak 208 desa.
Gubernur menargetkan untuk dua tahun ke depan tidak ada lagi desa sangat tertinggal , dan akan masuk ke desa mandiri.
"Ini bagus bahkan ada tiga kabupaten yang sudah bebas dari desa sangat tertinggal yaitu Kabupaten Sanggau , Mempawah dan Kayong Utara. Untuk Kuburaya masih ada dua desa. Pada tahun 2020 saya yakin selesai," katanya.
Untuk tahun depan, ia menargetkan menambah paling kurang 60 desa mandiri lagi sehingga pihaknya mengharapkan peran dari semua pihak untuk bisa bersama-sama mewujudkan hal itu.
Sebelumnya, Sutarmidji juga mengatakan, dalam mewujudkan desa mandiri, ia berharap setiap perusahaan yang ada di Kalbar bisa berkontribusi dalam membangun setiap desa yang ada disekitar perusahaannya.
Ia berharap dana CSR yang ada bisa benar-benar dikeluarkan dan dimaksimalkan untuk membangun desa yang ada di sekitar perusahaan tersebut. "Karena yang saya lihat sendiri selama ini, hampir semua perusahaan yang ada tidak memaksimalkan dana CSR-nya. Padahal itu sudah ada ketentuannya," katanya.
Dia mencontohkan, saat berkunjung ke daerah Sempayuk, Kabupaten Bengkayang beberapa waktu lalu, ada puluhan anak-anak sekolah yang tinggal di dalam gubuk yang sangat tidak layak dimana letak gubuk itu berada di tengah perkebunan sawit.
"Saya bertanya, kemana perusahaan sawit itu, padahal di lokasi mereka ada anak-anak yang perlu perhatian. Kemana dana CSR mereka, kenapa tidak dibantu, karena ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah," katanya.
Untuk itu, dengan adanya sosialisasi ini, dia berharap agar ada persamaan persepsi antara pemerintah dan para pelaku usaha dalam mempercepat terwujudkan desa mandiri. Dia menjelaskan, ada 52 indikator desa mandiri yang harus dipenuhi oleh sebuah desa untuk menjadi desa mandiri.
Diharapkan para pelaku usaha bisa membantu antara indikator yang ada, sesuai dengan kemampuannya. "Jika kita bisa bersama-sama melakukan hal ini dan bergotong royong, saya yakin dalam tahun ini kita bisa mewujudkan 60 desa mandiri, sesuai target kita," katanya.
Pada kesempatan itu dia juga menambahkan, untuk mencapai 52 indikator dalam mewujudkan desa mandiri, seperti yang dilakukan oleh Karolin, Bupati Landak yang menggunakan dana desanya untuk program prioritas di tingkat desa, guna mewujudkan desa mandiri.
"Itu saya sangat setuju sekali dan kita harap kabupaten lain juga bisa melakukan hal tersebut dan pemprov akan mensupport program desa mandiri yang dilakukan oleh setiap desa, maksimal Rp 300 juta. Untuk itu, saya harapkan ada sinergi yang baik antara pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa, dalam mewujudkan banyak desa mandiri di Kalbar," demikian Sutarmidji.
Baca juga: Desa Mandiri solusi karhutla sekitar kebun
Baca juga: Muhammadiyah diminta membantu percepatan desa mandiri di Kalbar
Baca juga: Presidium nyatakan KAHMI peduli kemanusiaan dunia
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2019
