Surabaya (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Suripto, mengatakan, banyaknya warga Indonesia yang bersemangat menjadi Presiden RI menunjukkan bahwa proses kaderisasi bangsa ini tidak berjalan. "Ini menunjukkan bahwa ketika H.M. Soeharto lengser, alam kebebasan telah mendorong setiap warga negara berhak menjadi presiden," katanya setelah membuka Turnamen Futsal Piala Kemerdekaan Ke-63 RI di Surabaya, Senin (18/8). Namun, kata dia, di balik kebebasan tersebut pihaknya melihat adanya proses kaderisasi bangsa ini yang tidak berjalan semestinya. Pasalnya, selama 35 tahun di bawah kepemimpinan Pak Harto, tidak ada pergantian presiden sehingga tidak ada proses kaderisasi. "Tidak mengherankan, siapa pun merasa bisa menjadi presiden. Namun, kalau sudah diberi tanggung jawab menyelesaikan kasus tertentu pasti tidak bisa," katanya. Adapun masalah yang dihadapi saat ini cukup rumit dan pelik. Apalagi, selama 10 tahun reformasi berlangsung dengan empat presiden, belum ada satu pun presiden yang berhasil menangani kasus korupsi. Misalnya, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Terkait dengan kasus BLBI ini, dia lantas menceritakan pengalamannya sebagai wakil rakyat dari Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS). Misalnya ketika membahas penanganan kasus BLBI, fraksinya terbentur pada voting atau suara mayoritas di DPR. "Suara kita tegas, keras, dan jelas. Akan tetapi, tetap saja kalah dengan partai mayoritas. Bahkan, ada yang memihak dan cenderung melindungi supaya kasus BLBI ini jangan diseret ke pengadilan," katanya. Oleh karena itu, kata dia, fraksinya hanya bisa mendesak penegak hukum untuk memproses kasus BLBI tersebut agar segera diperiksa oleh lembaga peradilan.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
