Pontianak (ANTARA News) - Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soedarso Pontianak, dr Muhammad Subuh mengakui adanya piutang dari PT Asuransi Kesehatan (Persero) Cabang Pontianak senilai Rp8,98 miliar, sesuai hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. BPK RI menyatakan disclaimer opinion (tidak memberikan pendapat) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2007, karena tidak memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangannya. "Piutang sejumlah itu memang benar, sementara pihak PT Askes hingga kini masih menunggu keputusan dari Menteri Kesehatan RI, untuk melunasi tunggakan klaim tersebut," katanya di Pontianak, Senin. Ia mengatakan, piutang PT Askes tidak hanya di RSUD dr Soedarso saja melainkan seluruh Indonesia, karena permasalahannya tergantung pagu anggaran untuk PT Askes yang hingga kini masih kurang sekira Rp1,2 triliun untuk seluruh Indonesia, sehingga berdampak pada pembayaran klaim. "Dari informasi yang kita terima, PT Askes akan membayar paling lambat sisa klaim piutang tersebut September mendatang. Sementara untuk hasil audit dari Irjen Departemen Kesehatan juga tidak ada masalah baik dengan PT Askes maupun dengan Irjen itu sendiri," katanya. Sebelumnya, BPK-RI memberi tenggat waktu 60 hari kepada pejabat yang terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut. Muhammad Subuh menambahkan, untuk pengadaan alat kesehatan (Alkes) bagi pasien dari keluarga miskin, pihak rumah sakit biasanya "berutang" dengan distributor alkes tersebut dan akan dibayar setelah verifikasi disetujui. Namun distributor kini tidak mau memberi utang pengadaan Alkes karena mereka juga terbebani dengan kewajiban pembayaran kepada produsen. Setiap bulan, biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan Alkes pasien dari keluarga miskin di RSUD dr Soedarso Pontianak berkisar antara Rp300 juta hingga Rp400 juta. Rumah sakit rujukan terbesar di Kalbar milik pemerintah itu juga membutuhkan Rp2,2 miliar untuk layanan pasien keluarga miskin. Manajemen RSUD dr Soedarso Pontianak terpaksa menjadwal ulang pelaksanaan operasi sejumlah pasien yang menggunakan jasa layanan keluarga miskin karena keterbatasan dana dan prosedur pembelian alat kesehatan tertentu yang tidak mudah. (*)

Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008