Kendari (ANTARA News) - Konsorsium pangan negara-negara Timur Tengah melalui Bin Laden Grup berencana menanamkan modalnya senilai Rp14 triliun di Sulawesi Tenggara (Sultra).Ketua Penasehat Gubernur Sultra Bidang Investasi dan Perdagangan, Prof. Dr. La Ode Masihu Kamaluddin di Kendari, Senin, mengatakan, nota kesepahaman antara Pemprov Sultra dengan Bin Laden Grup ditandatangani di Jakarta, 14 Agustus 2008 lalu.Pemerintah Provinsi Sultra diwakili oleh Ketua Penasehat Gubernur Bidang Investasi dan Perdagangan, Masihu Kamaluddin, sedangkan Bin Laden Grup diwakili Ketua Konsorsium Pangan Timur Tengah, Hasan Mohammad Bin Laden.Penandatangan nota kesepahaman dilakukan di Kantor Ketua Penasehat Presiden RI untuk Timur Tengah, Alwi Shihab.Masihu Kamaluddin mengatakan, rencana pengembagan investasi ketahanan pangan di Sultra dalam bentuk penanaman modal asing (PMA) dengan kebutuhan lahan sekitar seluas 160 ribu hektare untuk pengembangan tanaman padi asal Saudi Arabia bersama pembangunan infrastruktur pertanian. "Yang sudah disepakati dalam kerjasama tersebut baru seluas 80 ribu hektare.Secara hukum telah terjadi ikatan antara Pemprov Sultra dengan Konsorsium Pangan Timur Tengah, oleh karena itu, mereka akan datang dengan membawa bibit, alat teknologi, uang dan manajemen," ujarnya. Ia mengharapkan kepada instansi terkait di jajaran Pemprov Sultra agar segera mengidentifikasi lahan yang cocok karena paling lambat setelah bulan Suci Ramadhan, Bin Laden Grup sudah berada di Sultra untuk melakukan survei. Menurut Masihu Kamaluddin, Bin Laden Grup merupakan salah satu konsorsium yang memberikan subsidi pangan kepada sejumlah negara teluk, antara lain Saudi Arabia, Qatar dan Bahrain. Ia juga mengatakan, sejak tahun 2000 sampai 2006 harga pangan dunia naik sampai 75 persen yang disertai krisis pangan disinyalir karena pengaruh pemanasan global dan perubahan iklim yang menyebabkan negara-negara agroindustri terancam. Negara-negara gurun pasir yang mengandalkan sejumlah negara berkembang sebagai lumbung pangan, seperti Pakistan, India, Banglades dan Thailand ikut terancam. Oleh karena itu, kata dia, negara-negara di Timur Tengah memandang Indonesia tidak termasuk kategori negara krisis pangan. "Ini harapan dan tantangan yang harus dijawab oleh Indonesia," kata Masihu Kamaluddin yang juga mantan Staf Ahli Wapres, Hamzah Haz. "Saat ini, negara-negara Timur Tengah memiliki kelebihan uang karena harga minyak dunia terus melonjak, namun di sektor pangan terancam. Konsorsium Pangan negara-negara Timur Tengah melirik Indonesia sebagai negara yang aman untuk lumbung pangan jangka panjang," katanya.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
