Labelisasi membuat calon penerima PKH di ibu kota baru undur diri

Penajam (ANTARA) - Sedikitnya tercatat 76 calon keluarga penerima manfaat bantuan sosial Program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Penajam Paser Utara, calon ibu kota negara baru di Kalimantan Timur mengundurkan diri atau tidak mau menerima bantuan dari pemerintah pusat tersebut.

Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara, Nurbaya saat ditemui, Jumat mengungkapkan, dari hasil pemasangan tanda di setiap rumah calon keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial PKH, ada KPM mengundurkan diri.

Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara mulai memasang tanda atau (labeling) berupa stiker bertuliskan Keluarga Tidak Mampu di setiap rumah KPM PKH.

Saat pemasangan tanda di setiap rumah KPM PKH dilakukan di Desa Bangun Mulya menurut Nurbaya, dari 97 calon keluarga penerima manfaat PKH, sebanyak 27 calon KPM PKH menyatakan mengundurkan diri.

Sementara di Desa Sesulu, sebanyak 49 calon KPM PKH mengundurkan diri dari total 164 calon keluarga penerima manfaat PKH tersebut.

Sebelumnya tercatat sebanyak 211 calon keluarga penerima manfaat bantuan sosial di wilayah calon ibu kota negara baru itu juga mengundurkan diri, saat pemasangan stiker bertuliskan Keluarga Tidak Mampu di setiap rumah KPM PKH.

Alasan kepala keluarga yang mengundurkan diri dan tidak mau menerima bantuan sosial program keluarga harapan tersebut karena merasa sudah menjadi keluarga mampu.

Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara pada November 2019, menargetkan pemasangan stiker bertulisan Keluarga Tidak Mampu dilakukan di setiap rumah PKM PKH di Desa Api-Api dan Kelurahan Waru, Kecamatan Waru.

"Berdasarkan data pemerintah pusat terdapat 210 PKM PKH di Kelurahan Waru dan 136 KPM PK di Desa Api-Api," ujar Nurbaya.

Namun, dikarenakan anggaran operasional Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara pada 2019 terbatas, kata dia, pemasangan stiker bertuliskan Keluarga Tidak Mampu di Kecamatan Waru tersebut akan melibatkan pihak desa dan kelurahan.

Selain mendukung dana opersional, tambah Nurbaya, pelibatan desa dan kelurahan itu juga diharapkan membentuk kelompok kerja untuk memberikan sosialisasi menyangkut sasaran program keluarga harapan.*