Jakarta (ANTARA News) - Ketua Panitia Anggaran DPR, Emir Moeis, mengatakan bahwa pemerintah telah membuat satu kesalahan terkait dengan penentuan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Otomatis untuk meningkatkan alokasi anggaran hingga 20 persen APBN itu pemerintah langsung menyatakan akan meningkatkan defisit," katanya kepada pers di Gedung DPR Jakarta, Jumat. Menurut dia, hal itu belum dibicarakan dengan panitia anggaran di DPR. Walaupun tujuannya baik, kata politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, sebetulnya selain dari utang, pemerintah masih bisa mencari anggaran untuk pendidikan itu lewat optimalisasi di tempat-tempat lainnya. "Mungkin saja GDP kita bisa lebih tinggi, pajak juga demikian. Jadi, itu masih sepihak dan kita akan cermati lagi dalam pelaksanaan APBN 2009," katanya. Emir juga menyampaikan bahwa apa yang dikatakan Presiden dalam pidatonya di depan sidang paripurna DPR itu belum final. "Yang dikatakan soal angka kemiskinan dan pengangguran turun, itu terlalu terburu-buru. Apalagi, jika pakai angka-angka. Kita bisa hitung ulang semuanya," katanya. Dia juga mengatakan, untuk angka inflasi sekarang ini yang sampai 11 persen juga mustahil bisa menekan angka kemiskinan. Dengan digelontorkannya Bantuan Lansung Tunai (BLT) otomatis angka kemiskinan akan turun, tapi dengan angka inflasi yang tinggi, kemiskinan nanti akan bertambah. Dia mengatakan, penggelontoran BLT itu bagus, tetapi dalam keadaan terburu-buru dan tidak terarah, hasilnya juga pasti tidak akan optimal. Di tempat yang sama, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Priyo Budi Santoso mengatakan apa pun yang dikatakan Presiden Yudhoyono itu pada dasarnya belum final karena masih berbentuk RAPBN. "Juga ketuk palunya bersama dengan DPR sehingga sudah tentu tidak bisa diklaim semuanya adalah karya besar dari pemerintah," katanya. Dia juga mengatakan bahwa karena posisi Golkar berada di belakang pemerintah, FPG siap mendukung penuh kebijakan pemerintah soal 20 persen anggaran pendidikan ini. "Karena ini menghormati konstitusi, jadi itu bisa diambil pula dari memotong anggaran sektor lainnya," katanya menambahkan. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008