Indonesia serukan negara GNB tegakkan prinsip multilateralisme

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia pada pertemuan tingkat menteri Gerakan Non-Blok (GNB) di Baku, Azerbaijan, menyeru negara-negara anggota GNB untuk turut berupaya menegakkan prinsip multilateralisme.

Seruan tersebut disampaikan delegasi RI dalam sebuah pertemuan GNB, yang merupakan pertemuan persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) GNB yang akan dilaksanakan pada 25-26 Oktober 2019 di Baku, Azerbaijan, menurut keterangan tertulis KBRI Baku yang diterima di Jakarta, Kamis.

Duta Besar RI untuk Azerbaijan Husnan Bey Fananie, yang mewakili delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut, menekankan nilai penting prinsip multilateralisme.

"Negara-negara GNB harus bersatu untuk mencari solusi atas isu-isu global, ujar Dubes Husnan dalam pernyataannya pada sesi debat umum pertemuan tingkat menteri GNB tersebut.

Delegasi RI juga menekankan nilai penting reformasi GNB dalam memperkuat efektivitas kerja, juga respons GNB dalam tantangan dunia kontemporer.

Pertemuan tingkat menteri GNB yang digelar pada 23-24 Oktober itu dihadiri oleh perwakilan dari sedikitnya 46 negara anggota GNB dari wilayah Afrika, Asia-Pasifik, Eropa dan Amerika Latin.

Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Azerbaijan Elmar Mammadyarov, selaku Ketua GNB, mengingatkan bahwa kedaulatan dan integritas teritorial negara berdaulat penting untuk dihormati.

Dia juga menekankan kepentingan untuk menjalankan upaya menegakkan prinsip-prinsip Dasasila Bandung sebagai dasar pergerakan GNB.

Senada dengan Menlu Azerbaijan, Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri RI Kamapradipta Isnomo berpendapat bahwa negara anggota GNB juga perlu diingatkan kembali mengenai arti penting Dasa Sila Bandung, agar GNB tetap satu suara dalam menyikapi dinamika global dan tidak mudah dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan eksternal.

"Di tengah-tengah menurunnya norma-norma multilateralisme, mayoritas negara anggota GNB secara tegas menolak upaya unilateralisme dengan mengutamakan Dasa Sila Bandung sebagai prinsip dasar bagi GNB untuk mempertahankan norma multilateralisme," ucap Kamapradipta.

Isu-isu utama yang dibahas oleh para perwakilan negara anggota GNB dalam pertemuan tingkat menteri itu antara lain mengenai perdamaian dan keamanan internasional dan regional, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, pentingnya kerja sama internasional dan falsafah multilateralisme, perubahan iklim, dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan.

Di sela-sela Konferensi Tingkat Menteri GNB itu, diselenggarakan pula Pertemuan Komite Palestina pada 23 Oktober 2019. Pertemuan tersebut mengesahkan dokumen Deklarasi Politik terkait Palestina yang berisi perkembangan isu dan sejumlah upaya GNB dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

"Indonesia meminta negara anggota GNB untuk membantu Palestina melalui peningkatan perdagangan dan program program pengembangan kapasitas dalam tata kelola pemerintahan," ujar Kamapradipta.