Jakarta (ANTARA News) - Struktur APBN 2009 yang pertama kali tembus di atas Rp1.000 triliun seharusnya diikuti pengelolaan anggaran belanja yang efisien sehingga menggerakkan ekonomi, kata pengamat ekonomi Aviliani. "Ibarat perusahaan, prinsipnya ada tambahan pendapatan, tetapi pengeluaran harus dapat ditekan seminimal mungkin," kata Aviliani kepada ANTARA, menanggapi RUU APBN 2009 beserta Nota Keuangan, yang dibacakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan Rapat Paripurna DPR, di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat. Ia mengharapkan struktur APBN 2009 yang mencapai Rp1.122,2 triliun jangan sekedar nilainya yang besar, tetapi pemerintah harus mampu menekan pengeluaran sehingga memiliki daya dorong untuk pertumbuhan ekonomi. "Selama ini, belum terlihat langkah konkrit ke arah pengelolaan pengeluaran, sehingga jangan sampai anggaran ditingkatkan tetapi tidak berdampak apa-apa terhadap perputaran ekonomi," katanya. Pada RUU APBN 2009 pemerintah menganggarkan total subsidi sebesar Rp227,2 triliun atau 27,8 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat pada 2009. Subsidi dialokasikan untuk bahan bakar minyak (BBM) Rp101,4 triliun, subsidi listrik Rp60,4 triliun, serta subsidi pangan, pupuk dan benih Rp32 triliun.Subsidi sektor pangan Menurut Aviliani, subsidi untuk sektor pangan, pupuk dan benih menurut terlalu kecil dibanding subsidi BBM dan listrik, padahal sektor pangan memiliki daya kompetisi yang besar, dan masyarakat miskin banyak bekerja di sektor pertanian. Dijelaskannya, kalau pemerintah jeli mencermati peluang dan tantangan yang dihadapi dalam jangka menengah, sudah seharusnya mempercepat mengurangi subsidi energi dan mengalihkannya ke subsidi yang menunjang sektor pangan. Dia menyoroti program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program anggaran berbasis masyarakat, yang diwadahi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri hingga kini belum memberi dampak positif. "Program ini (BLT dan PNPM) bisa dibilang sia-sia karena tidak memberdayakan masyarakat tetapi hanya sekedar menengadahkan tangan. Sebaiknya dana itu dialihkan ke usaha mikro terutama terkait pengembangan sektor pengembangan pangan," katanya. (*)

Copyright © ANTARA 2008