Jakarta, (ANTARA News) - Pemerintah dinilai terlalu optimistis menetapkan pertumbuhan ekonomi 6,2 persen dan tingkat inflasi 6,5 persen pada RAPBN 2009. Kondisi ekonomi dunia paling cepat pulih pada 2010 begitu juga kondisi daya beli dan konsumsi domestik yang masih melemah, sehingga akan cukup sulit mencapai pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tersebut. "Saya kira target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2 persen dan tingkat inflasi 6,5 persen terlalu optimistis. Karena kondisi ekonomi global yang masih belum menentu ditambah lagi dari sisi domestik terjadi pelemahan daya beli masyarakat," kata Kepala Riset Danareksa, Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Jumat. Riset Danareksa memperkirakan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,9 persen dan tingkat inflasi sekitar 7,5 persen. Namun, pemerintah bisa saja mencapai target tersebut, dengan syarat harus bekerja ekstra keras terutama dalam merealisasikan proyek-proyek infrastruktur. "Kalau kerja pemerintah masih sama seperti yang lalu-lalu (realisasi investasi infrstrukrur rendah) saya kira akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi 6,2 persen," kata Purbaya. Kondisi perekonomian global yang belum akan pulih pada 2009 mendatang diperkirakan dapat menjadi penghalang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut. "Karena itu pemerintah harus bekerja ekstra keras mencapai pertumbuhan ekonomi itu melalui realisasi investasi dan peningkatan pendapatan masyarakat,"ujarnya. Menurut Purbaya target inflasi 6,5 persen merupakan hal yang ideal dan ini bisa dicapai pemerintah. "Apalagi dampak kenaikan BBM atau biaya energi sudah berlalu dan terjadi pada tahun ini. Ini bisa kondusif bagi pertumbuhan pasar modal Indonesia yang tahun ini mengalami keterpurukan," tambahnya. "Kalau inflasi 6,5 persen, ini mendorong suku bunga bank dan BI rate akan turun. Saya kira ini juga akan memicu dana kembali masuk ke pasar modal sehingga indeks saham akan kembali seperti 2007 lalu," katanya. Tetapi inflasi itu bisa jadi lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah kalau pemerintah tidak serius dan tidak bekerja keras mengendalikan sektor pangan. Pemerintah harus bekerja keras mengendalikan harga-harga pangan, distribusi dan produksi.(*)

Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008