sehingga tidak terjadi delay atau perlambatan di dalam penggunaan anggarannyaJakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta menteri/kepala lembaga yang nomenklatur institusinya berubah segera menyelesaikan masa transisinya sehingga tidak ada keterlambatan penggunaan anggaran.
"Para menteri terutama yang nomenklaturnya berubah, harus segera diselesaikan masa transisinya sehingga tidak terjadi delay atau perlambatan di dalam penggunaan anggarannya," kata Menkeu di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.
Ia menyebutkan terkait anggaran 2020, rencananya akan ada penyampaian dokumen anggaran berdasarkan UU APBN 2020.
"Karena UU APBN-nya ditetapkan pada saat masih kabinet dan DPR yang lama, oleh karena itu perubahan ini harus diselesaikan dalam 2 minggu sehingga pada 15 November nanti Bapak Presiden sudah bisa menyampaikan kepada seluruh kementerian dan lembaga mengenai DIPA-nya," katanya.
Baca juga: DPR: Presiden sampaikan perubahan empat nomenklatur kementerian
Mengenai APBN 2019, Menkeu berharap dalam 2 bulan ke depan diharapkan seluruh kementerian/lembaga tetap menjalankan aktivitas dan programnya.
Menkeu juga menyebutkan untuk APBN 2020 belum ada perubahan APBN.
"Kita gak ubah makanya DIPA-nya yang kita finalkan, kita harapkan para menteri kalau mereka sudah melihat dan mempelajari dalam waktu tiga minggu ini mereka sudah bisa membahas internal kemudian mereka menyampaikannya kepada DPR dan kemudian menetapkan di dalam DIPA-nya sebelum penyerahan pada 15 November 2019," katanya.
Dalam kesempatan itu Menkeu juga menjelaskan anggaran empat Kementerian Koordinator.
"Menko-menko ini menjadi sangat penting, menko menko itu membawahi beberapa kementerian. seperti Menko PMK membawahi 22 kementerian/lembaga yang dikoordinasikan," katanya.
Baca juga: Pimpinan DPR temui Presiden bahas nomenklatur kabinet
Menurut dia, walaupun anggaran kemenkonya kecil tapi jumlah anggaran kementerian lembaga yang dialokasikan pada tahun 2020 mencapai Rp288 triliun plus dana transfer ke daerah Rp241 triliun serta PMN-nya Rp29 triliun.
"Ini yang ada dikoordinasi Menko PMK, termasuk pendidikan, kesehatan, sosial, desa dan lainnya," katanya.
Sementara itu Menko Perekonomian mengkoordinasikan 21 kementerian/lembaga dengan total anggaran Rp232 triliun, Dana Desa Rp28,9 triliun dan PMN Rp48,4 triliun.
"Ini kita harapkan untuk memperkuat industri yang tadi disampaikan Bapak Presidan dari sisi produktivitas pangan, sektoral dan juga industri dan competitiveness kita," katanya.
Baca juga: Apindo tak permasalahkan nomenklatur asalkan investasi bertambah
Sementara untuk Menko Kemaritiman dan Investasi walaupun jumlahnya kecil yaitu 7, anggaran yang dikoordinasikan Rp65 triliun.
"Namun kementerian investasi ini menggunakan insentif hingga mencapai Rp62,7 triliun dan Rp27 triliun, sebetulnya mereka lebih kepada insentif yang diberikan dalam bentuk tax expenditure, bukan dalam bentuk APBN yang mereka belanjakan," katanya.
Sementara itu untuk Kemenko Polhukam, anggaran yang dikoordinasikan mencapai Rp297 triliun di mana Kemenhan paling besar Rp131 triliun.
"Naik sangat besar, itu dalam rangka meningkatkan tunjangan kinerja yang disampaikan Presiden di Hari TNI, untuk alutsista, persiapan menjaga Pilkada tahun depan, dan untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan di Indonesia," katanya.
Baca juga: Jokowi pastikan ada perubahan nomenklatur dalam kabinet barunya
Pewarta: Agus Salim
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019
