Jakarta (ANTARA News) - Untuk pertama kalinya pendapatan negara yang tercantum dalam APBN sejak Indonesia merdeka akan melampaui angka Rp1.000 trliun, karena pemerintah merencanakan RAPBN Tahun Anggaran 2009 akan mencapai angka Rp1.022,6 triliun, yang mencerminkan kenaikan Rp127,6 triliun atau naik sebesar 14,3 persen jika dibandingkan dengan APBN 2008. "Dengan besaran RAPBN tahun 2009 seperti itu, maka untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, pendapatan negara dan belanja negara dapat mencapai angka di atas Rp1.000 triliun," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pidato kenegaraannya saat menyampaikan RUU-APBN 2009 yang disertai Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR di kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Jumat. Angka pendapatan negara dalam RAPBN 2009 yang mencapai Rp1.022 triliun juga jauh meningkat jika dibandingkan dengan APBN 2005 yang berada pada kisaran Rp500 triliun. Dalam kesempatan itu, Presiden Yudhoyono mengemukakan pula bahwa belanja negara tahun mendatang diperkirakan Rp1.1222 triliun, sehingga defisitnya mencapai Rp99,6 trliun. Harga minyak Angka-angka penting lainnya yang dikemukakan Kepala Negara, antara lain adalah harga patokan penerimaan dari minyak mentah adalah 100 dolar AS per barel. "Pemerintah mengusulkan asumsi tingkat harga minyak mentah Indonesia untuk tahun 2009 adalah sebesar 100 dolar AS per barel. Harga ini masih dalam cakupan harga yang disepakati DPR, yakni antara 95-120 dolar AS per barel," kata Kepala Negara. Dia juga menyebutkan risiko harga minyak mentah di pasar internasional diperkirakan bisa mencapai 130 dolar AS per barel. Angka penting bagi produksi minyak yang dicantumkan dalam pidato ini adalah lifting yang diharapkan mencapai 950.000 barel per hari. Sementara itu, ketika menyinggung masalah moneter dan keuangan, Presiden menyebutkan pertumbuhan ekonomi tahun mendatang diperkirakan adalah 6,2 persen, kemudian tingkat inflasi 6,5 persen, nilai tukar rata-rata rupiah adalah Rp9.100 per dolar AS, serta Sertifikat Bank Indonesia atau SBI tiga bulan rata-ratanya 8,5 persen. Dia mengemukakan pula bahwa dari total belanja pemerintah pusat Rp1.122 triliun itu, maka 36 persen di antaranya atau Rp312,6 triliun akan dialokasikan untuk belanja kementerian negara atau lembaga. Anggaran tersebut belum termasuk anggaran pendidikan nasional untuk memenuhi amanat UUD 1945 sebesar Rp46,1 triliun yang diusulkan pemerintah dalam Nota Keuangan Tambahan . Khusus mengenai subsidi BBM, pemerintah merencanakan alokasi Rp101,4 triliun, kemudian subsidi listrik Rp60,4 triliun, serta subsidi pangan, pupuk dan benih Rp32 triliun. "Pemerintah bertekad untuk menjaga stabilitas perekonomian melalui pengendalian harga BBM dan tarif dasar listrik," kata Yudhoyono. Kepala Negara mengingatkan bahwa subsidi tidak boleh salah sasaran, serta mengevaluasi anggaran subsidi berdasarkan perkembangan harga minyak di pasaran dunia. Anggaran departemen/lembaga Ketika menjelaskan anggaran untuk departemen/lembaga, antara lain disebutkan bahwa Departemen Pendidikan Nasional akan mendapat anggaran Rp52 triliun, namun angka ini belum mencakup tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp46,1 triliun yang diusulkan pada Nota Keuangan Tambahan. Kemudian, Departemen Pekerjaan Umum mendapat Rp35,7 triliun, Departemen Pertahanan Rp35 triliun, serta Polri Rp25,7 triliun. "Departemen Agama Rp20,7 triliun, Departemen Kesehatan Rp19,3 triliun dan Departemen Perhubungan Rp16,1 triliun," kata SBY. Ditegaskannya, anggaran yang besar bagi Depdiknas dan Depag adalah dalam rangka menuntaskan program Wajib Belajar Sembilan tahun. Anggaran ini juga ditujukan untuk menaikkan kesejahteraan guru secara signifikan, kata Presiden. (*)

Copyright © ANTARA 2008