Jakarta, (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah segera merealisasikan janji pencairan kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan aset sebesar Rp14 - 15 triliun. "Dewan sangat setuju agar program bagi UMKM dioptimalkan melalui berbagai fasilitas, terutama akses modal," kata Ketua DPR Agung Laksono saat membuka rapat paripurna pembukaan masa sidang pertama 2008-2009, Jumat. Dewan menengarai permasalahan yang dihadapi usaha kecil dan menengah adalah akses pembiayaan dan bunga tinggi dalam memperoleh kredit. Menurut Agung, Dewan akan melakukan pengawasan terhadap pengucuran kredit usaha rakyat itu agar pelaksanaannya tidak salah arah. Ia menambahkan tingginya inflasi akan memberi tekanan kepada para pengusaha kecil karena menggerus daya beli masyarakat, sedang suku bunga kredit juga akan mengikuti kecendrungan inflasi tersebut. Dalam pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN 2009, katanya, DPR dan pemerintah untuk sementara telah menyepakati beberapa asumsi dasar antara lain angka inflasi sebesar 5,8 persen hingga 6,5 persen, suku bunga SBI 3 bulan sebesar 7,5 persen hingga 8,5 persen dan nilai produk domestik bruto sebesar Rp5.200 triliun sampai Rp5.300 triliun. (*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008
