Jakarta (ANTARA News) - Mantan Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan demokratisasi di Indonesia berlangsung via partai politik. "Saya coba menegakkan demokratisasi. Dan takdir Tuhan harus melalui partai politik. Itu pun harus lolos 'electoral threshold'. Ini hasil dari perundang-undangan," ujarnya dalam pidato politik pada acara syukuran ulang tahunnya di Jakarta, Kamis malam. Acara berlangsung di kediaman Bondan Gunawan di Jalan Cempaka Putih Timur Raya, Jakarta Pusat, dan dihadiri berbagai tokoh pro demokrasi, antara lain Frans Magnis Suseno, Hariman Siregar, Aristides Katoppo, AS Hikam, M Sobary, dan Rachman Toleng. Sebagian masyarakat mempercayai Gus Dur, panggilan akrab Abdurrahman Wahid, yang merupakan putra KH Wahid Hasyim dan Solichah serta lahir di Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 4 Agustus 1940, tetapi penanggalan yang dipakai ketika itu merupakan kalender Islam atau tahun hijriah yakni pada tanggal 4 bulan Syaban atau bertepatan dengan 7 September 1940. Gus Dur mengatakan karena demokratisasi melalui partai politik itu sudah dirancang seperti itu, ia pun menjadikan dirinya tidak lepas dan bekerja sesuai dengan aturan tersebut, yakni melalui sebuah partai bernama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). "Ada memang pendapat ke saya, jangan ikut-ikut Parpol lagi. Baik itu dari Romo Frans Magnis Suseno, dari Bondan Gunawan. Tetapi batin saya mengatakan, sebaiknya melalui partai. Karena Parpol wahana atau jalan langsung ke demokrasi," kata pendiri PKB itu. Ia mengatakan sekarang PKB yang dinakhodainya ada masalah macam-macam, mulai dari soal pengesahan secara sepihak oleh pemerintah (melalui Dephukham) atas PKB tertentu, urusan calon anggota legislatif (caleg) hingga penipuan di Pilkada, khususnya di Jawa Timur. "Terus terang PKB ada problem urusan Caleg. Yang melalui Muhaimin Iskandar silakan. Melalui saya silakan. Tetapi tidak melalui saya tidak boleh jadi pengurus PKB. Itu sudah melalui saringan. Orang PKB itu banyak yang tak 'ngerti karena dalam proses belajar'," katanya. Alami Penipuan Gus Dur lalu bertanya mengapa PKB jadi seperti sekarang? "Jawabnya mudah sekali. Kita sudah saksikan sejak 17 Agustus 1945, kita ini sudah dibohongi, termasuk oleh para tokoh pendiri bangsa ini yang rata-rata dari kaum bangsawan. Mereka itu semua bangsawan. Dan karenanya dari dulu yang diperjuangkan itu kepentingan nasional, tidak kepentingan rakyat," katanya. Ia terang-terangan menyatakan pemerintah telah menipu dirinya dan partainya. Dalam pidato politiknya berjudul "Sekali Lagi Tegakkan Kedaulatan Rakyat" Gus Dur membeberkan beberapa proses penipuan oleh eksekutif yang semuanya menjurus pada anti demokrasi. "Anda tak tahu, kami di PKB sedang bergulat dengan penipuan itu. Pertanyaannya, kenapa Menteri Hukum dan HAM menipu kita semua," katanya dalam pidato politik tanpa teks. Gus Dur kemudian menunjuk upaya penipuan itu dilakukan Menhukham, dengan seolah-olah menyatakan PKB yang sah itu ada pada Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy. "Sekarang ini dia (Menhukham Andi Mattalatta) mengakui Muhaiman Iskandar dan si menteri itu yang apa namanya, Lukman Edy, sebagai orang PKB yang sah. Padahal surat itu tak pernah ada," kata Gus Dur. Buktinya, menurut Gus Dur, dari penelusuran orang-orangnya, surat yang ada hanyalah menyangkut tak diakuinya dua Muktamar PKB baik di Parung maupun di Ancol. "Yang ada hanya kembali ke Muktamar Semarang, berarti saya (Ketua Dewan Syuro) dan Muhaimin Iskandar (Ketua Dewan Tanfidz). Berarti kan, ini dibohongkan dan ini SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) tahu, tetapi kok dibiarkan saja," tanyanya. Penipuan lain, menurut Gus Dur, terjadi pada Pemilu Legislatif 2004 dan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Jawa Timur. "Dalam Pilkada Gubernur di Jawa Timur kemarin bahkan KPU Jatim tidak mengundang delapan juta orang, yang tidak dipanggil dalam proses Pilkada. Sedangkan pada Pemilu 2004, PKB seharusnya nomor satu tetapi dijadikan nomor tiga. Golkar dijadikan nomor satu. Ini lho yang begini (penipuan) dilakukan eksekutif," katanya. Ia minta KPU segera merevisi surat-suratnya ke daerah tentang siapa sebenarnya PKB yang sah dan alamat resmi DPP PKB itu mesti di Kalibata bukan di tempat lain. Gus Dur juga menegaskan PKB tetap pada motto yaitu menegakkan hukum dan keadilan demi kepentingan rakyat. "Jika hukum keliru, hukum itu kita ubah, agar lebih baik. Kedaulatan hukum jalan kalau ada kejujuran," katanya. (*)
Copyright © ANTARA 2008
