Presiden sebutkan alasan pilih menteri berlatar belakang parpol

Dari pengalaman lima tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua partai, saya melihat yang paling penting adalah bisa membagi waktu dan ternyata juga tidak ada masalah

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyampaikan alasan mengenai mengapa ia memilih sejumlah menteri yang berasal dari partai politik (parpol) dalam Kabinet Indonesia Maju.

"Dari pengalaman lima tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua partai, saya melihat yang paling penting adalah bisa membagi waktu dan ternyata juga tidak ada masalah," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Rabu siang.

Presiden menyampaikan hal tersebut seusai melantik 34 orang menteri dan 4 orang pejabat setingkat menteri di Istana Negara.

Kabinet Indonesia maju terdiri dari 34 menteri. Dari jumlah tersebut, 18 kursi di antaranya diisi sosok dari kalangan profesional bukan dari partai politik, sedangkan 16 kursi diisi oleh sosok berlatar belakang parpol bahkan 3 di antaranya adalah ketua umum parpol.

Ketiga ketua umum parpol tersebut adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Plt Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Dari pengalaman itu lah kita memutuskan bahwa baik ketua partai maupun yang ada di struktur partai bisa merangkap," ungkap Presiden.

Pertimbangan tersebut termasuk bagi ketua parpol non-koalisi dalam kampanye lalu.

"Ya tentu saja termasuk," jawab Presiden saat ditanya mengenai masuknya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjadi kompetitor Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo pernah meneybutkan porsi untuk menteri dari kalangan profesional adalah sebanyak 55 persen dan dari parpol sebanyak 45 persen. Ternyata menteri dari kalangan profesional 53 persen dan menteri dari parpol sebanyak 47 persen.

Pada hari ini, Presiden Jokowi melantik 38 orang pejabat negara yang terdiri atas menteri dan pejabat setingkat menteri. Mereka adalah:

1. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan: Mahfud MD
2. Menteri Koordinator bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto (Partai Golkar)
3. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut B Pandjaitan
4. Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy
5. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
6. Menteri Dalam Negeri: Jenderal Pol Tito Karnavian
7. Menteri Luar Negeri: Retno LP Marsudi
8. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto (Partai Gerindra)
9. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna Laoly (PDI-P)
10. Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Arifin Tasrif
12. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita (Golkar)
13. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto (PKB)
14. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo (NasDem)
15. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya Bakar (NasDem)
16. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi
17. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) : Edhy Prabowo (Gerindra)
18. Menteri Tenaga Kerja: Ida Fauziyah (PKB)
19. Mendes Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Abdul Halim Iskandar (PKB)
20. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono
21. Menteri Kesehatan: Mayjen TNI dr Terawan Agus Putranto
22. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Makarim
23. Menteri Sosial: Juliari Batubara (PDI-Perjuangan)
24. Menteri Agama: Jenderal (Purn) Fachrul Razi
25. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama Kusubandio
26. Menteri Komunikasi dan Informatika: Johnny G Plate (NasDem)
27. Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM): Teten Masduki
28. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Gusti Ayu Bintang Darmawati (PDI-P)
29. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Tjahjo Kumolo (PDI-P)
30. Menteri PPN/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa (PPP)
31. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN): Sofyan Djalil
32. Menteri BUMN: Erick Thohir
33. Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainudin Amali (Golkar)
34. Menteri Riset dan Teknologi: Bambang Brodjonegoro
35. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM): Bahlil Lahadalia
36. Jaksa Agung: ST Burhanuddin
37. Sekretaris Kabinet: Pramono Anung (PDI-P)
38. Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko.