Bandung (ANTARA News) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menolak keinginan pemekaran wilayah dengan tujuan politis, dan bukan kepentingan ekonomi daerah karena hanya akan membebankan pemerintah pusat. "Kalau hanya karena kalah pilkada (pemilihan kepala daerah), kemudian minta pemekaran wilayah, terus terang itu harus dihindari. Tapi kalau untuk memperbaiki ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, itu kita dukung," jelas Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta di Bandung, Rabu. Paskah mengatakan hal itu saat memberikan pengarahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM Jawa Barat 2008-2013. Paskah mencontohkan, daerah yang belum memiliki kantor pemda atau kendaraan dinas karena proses pemekaran wilayah tidak akan mendapat prioritas dalam pengalokasian dana yang dikedaerahkan, mengingat ketersediaan alokasi dana. "Jadi kalau mereka harus mengontrak untuk memiliki kantor dinas, ya saya katakan terus mengontrak dulu sampai alokasi dananya ada," katanya. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008
