Presiden diharap wujudkan proyek perkeretaapian Papua Barat

Proyek inikan bagian dari nawacita bapak presiden saat periode pertama,

Manokwari (ANTARA) - Presiden Joko Widodo pada masa pemerintahan periode 2019 hingga 2024 diharapkan dapat mewujudkan proyek perkeretaapian di Provinsi Papua Barat.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat, Agustinus Kadakolo di Manokwari, Selasa, mengatakan, dokumen tentang rencana induk (master plan) proyek perkeretaapian di daerah tersebut sudah ada, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

"Proyek inikan bagian dari nawacita bapak presiden saat periode pertama. Kami pun terus berusaha agar pembangunan infrastruktur moda transportasi yang baru ini bisa terwujud," tambah dia.

Menurutnya, saat ini tersisa pembebasan lahan yang hendak dilalui jalur kereta api yang akan menghubungkan seluruh kabupaten/kota di Papua Barat ini.

Baca juga: Wagup optimistis "groundbreaking" perkeretaapian dimulai di Sorong
"Mudah-mudah ground breaking (peletakan batu pertama) pembangunan ini bisa dilaksanakan tahun 2020. Sesuai rencana awal pembangunan akan dimulai dari Sorong," lanjutnya.

Ia menambahkan, seluruh kepala daerah telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Kementerian Perhubungan. Rekomendasi itu berisi persetujuan atas pelaksanaan proyek tersebut.

Sesuai rencana, kereta api yang akan dikembangkan Kementerian Perhubungan di provinsi ini berkecepatan 250 kilometer perjam. Kecepatan kereta api yang akan dikembangkan di daerah tersebut jauh lebih tinggi dibanding kereta api yang saat ini beroperasi di wilayah Jawa dan Sumatera.

Strategi pengembangan program perkeretaapian yang akan dilaksanakan di wilayah tersebut meliputi pengembangan jaringan, keamanan dan keselamatan, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi serta pengembangan investasi.

Target pembangunan tahap satu dan dua proyek perkeretaapian Papua Barat rencananya akan dilaksanakan antara tahun 2015 hingga 2019

Pemerintah daerah diminta mempersiapkan beberapa hal antara lain, penyiapan lahan dan pelepasan hak ulayat, uji trase atau jalur, analisis dampak lingkungan, SDM, serta rekomendasi trase dari gubernur dan seluruh kepala daerah tingkat kabupaten/kota.

Pembangunan infrastruktur perekeretaapian Papua Barat dibagi dalam tiga tahap, yakni trase Sorong Ayamaru, Manokwari Teluk Bintuni serta Teluk Bintuni-Ayamaru. Secara keseluruhan, panjang trase Manokwari-Sorong mencapai 390 km.